NGAMPRAH– Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan potensi untuk meningkatkan PAD di Bandung Barat sangat besar salah satunya dari sektor pariwisata. Selain itu, ada sektor perdagangan, pertanian, peternakan atau industri.
Namun karena terkendala dengan akses jalan, pengembangannya tidak bisa optimal. “Bukan karena tidak ada potensi. Namun akses jalan. Kalau akses sudah dibedah, potensi PAD-nya bakal terlihat dari tahun ke tahun dan signifikan,” kata Umbara di Lembang, baru-baru ini.
Menurut Umbara, jumlah potensi wisata di KBB yang bisa dikembangkan sekitar 36-40 tempat. Target buka akses jalan tersebut diagendakan hingga tahun 2021 untuk menunjang peningkatan sekitar 5-6 objek wisata.
Namun Pemkab Bandung Barat akan memprioritaskan dulu Bumi Perkemahan Terlengkap di Pasir Lentud Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor, Curug Malela dan Panenjoan Cibedug Kecamatan Rongga, Pusat Kuliner miniatur Puncak di Desa Bunijaya Kecamatan Gununghalu, tangsi yang dibuatkan glamping di Gunung Buninagara.
Dia juga menegaskan, secara bertahap pemerintahan Aa Umbara Sutisna-Hengki Kurniawan (Akur), akan membuka potensi wisata tersebut hingga menghasilkan PAD dan menjawab berbagai persoalan yang di masyarakat.
“Masalah pengangguran, masalah kemiskinan dan berbagai masalah lainnya bisa selesai ketika Pemkab Bandung Barat mengurusi pariwisata. Dengan catatan, semua dinas bekerjasama,” tuturnya.
Untuk mengerjakan semua itu, Umbara menyadari masih terkendala dengan anggaran. Ia berharap baik Pemprov Jabar, maupun pemerintah pusat bisa membantu anggarannya. Bantuan dari Pemprov Jabar yang sebelumnya hanya dikisaran Rp 70 miliar lebih tersebut, bisa dinaikan lagi.
“Daerah kita sangat menjanjikan untuk dikembangkan potensi wisatanya. Bahkan bisa disebut KBB ini sebagai gerbangnya Jakarta. Makanya kalau akses jalan dibuka, akan tercapai juga Bandung Barat Bersih, Bandung Barat Caang dan Bandung Barat Bahagia,” tutur Umbara.
Keseriusan Pemkab Bandung Barat untuk mengelola tempat wisata tersebut akan dibuktikan dengan langkah nyata. Pemkab akan menyerahkan pengelolaannya ke perusahaan-perusahaan daerah. “Tidak menutup kemungkinan kita bentuk enam perusahaan daerah untuk memaksimalkan pengelolaanya,” tandasnya. (drx)
