Laporan Keuangan jadi Keluhan

’’Ini sebetulnya sudah ter­tuang dalam aturan Permen­dagri, tapi pada kenyataannya tidak demikian, sehingga, pelatihan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan yang sudah diberikan harus kembalui dimulai dari nol,”kata dia.

Ade mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengusulkan bersama 18 Ka­bupaten dan Kota Banjar akan bersama-sama membuat ru­musan. Sehingga, hasilnya nanti ditetapkan emnjadi pe­raturan bupati dan diperkuat dengan dibuat Pergub menge­nai kewenangan Provinsi ter­hadap pemerintah desa.

’’ Tapi nanti Substansinya seperti apa, kita akan mulai melakukan kajian ini pada minggu depan dan targetnya setelah Pilpres sebelum Pil­kades serentak kita harus memiliki kebijakan tersebut,”kata Ade.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Bidang Pemerin­tahan dan Kesejahteraan Masyarakat Inspesktorat Jawa Barat Mohamad Yudi Aha­diat menuturkan, selama ini pengelolaam keuangan ter­kendala oleh kurangnya Sum­ber Daya Manusia (SDM) desa.

Untuk mengatasinya perlu pelatihan-pelatihan agar peng­ elolaan keuangan desa bisa berjalan dengan baik. Sebab, pada berdasarkan informasi dari inspektorat di daerah Kabupaten/Kota banyak dari kepala desa tidak sabar dalam menunggu cairnya dana desa. Sehingga, banyak dari mereka mengambil jalan pintas dengan cara berhutang.

’’Karena anggaran Desa itu tidak teng pada bulan Janu­ari dan bulan Maret baru turun, kepala desa pimgin cepet-cepet bahkan dia mela­kukan kegiatan pinjam dulu sebelum anggaran turun, dan ini sangat tidak boleh secara aturan,”jelas Inspektur Pem­bantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyara­kat Inspesktorat Jawa Barat Mohamad Yudi Ahadiat.

Dia menuturkan, kebiasaan berhutang dilakukan karena pihak desa memiliki kegiatan yang sifatnya mendesak. Ba­hkan, cara tersebut sudah dilakukan sejak tiga tahun kebelakang. Sehingga, beban bunga dari dana pinjaman menjadi beban kepala desa.

’’Ketika akan membuat la­poran keuangan mengenai pengelolaan dana desa maka akan bermasalah sebab untuk Laporan Pertanggungjawaban beban bunga ini tidak ada dalam aturannya,”kata dia.

Kendati begitu, ketika dising­gung ada berapa desa di Jawa Barat yang mengalami masa­lah dengan laporan keuangan, dia enggan untuk membeber­kannya. Namun, kepala desa yang memiliki permasalahan dengan laporan keuangan masih ada dan bisa disem­purnakan dalam penyajiannya.