JAKARTA – Debat Publik Pilpres 2019 putaran kedua yang bertemakan Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur menyisakan banyak rasa penasaran di benak publik. Sebab, diduga terdapat data dan fakta tidak akurat yang disampaikan petahana atau calon presiden nomor urut 01.
Menilai hal tersebut, Direktur Eksekutif, wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati menilai bahwa dalam debat Pilpres kemarin, Minggu (17/2) kemarin merupakan satu bukti nyata bahwa Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo tidak menguasai materi terkait lingkungan hidup.
”Baik Jokowi maupun Prabowo Subianto sama-sama tidak menyentuh akar permasalahan terkait lingkungan hidup yang ada di Tanah Air. Apalagi Joko Widodo cenderung hiperbola atau mengklaim secara berlebihan terkait prestasinya,” tegas Nur Hidayati di Jakarta, Senin (18/2).
Baca Juga:Tengkorak Manusia Ditemukan di Kawasan HutanMan United Hadapi Wolverhampton di Perempat Final Piala FA
Nur Hidayati mengatakan, klaim terlalu berlebihan yang dia sematkan kepada Jokowi terkait pembahasan kebakaran hutan dan konflik. Dalam debat, Capres petahana itu menyebut tak ada kebakaran hutan selama tiga tahun terakhir.
”Faktanya, dari data titik panas yang diolah WALHI, dari 8.617 titik panas sepanjang 2018, titik panas berada di lahan gambut,” paparnya
Dalam pembangunan infrastruktur, masih ada pula konflik-konflik besar, termasuk agraria, penggusuran, hingga kriminalisasi. Dia menyebut pernyataan-pernyataan Jokowi semalam membuahkan kesan bahwa lingkungan bisa diabaikan demi mengejar pembangunan.
Tidak jauh berbeda dengan Jokowi, capres 02 Prabowo Subianto juga tidak memiliki tawaran-tawaran atau alternatif dari persoalan yang terjadi. Prabowo disebut belum memiliki strategi dalam melaksanaan pembangunan ke depan.
Jadi tataran, masih jargon ya kami akan melakukan hal yang berbeda, mendorong kedaulatan dan lain-lain. Tetapi yang ingin kita lihat gimana caranya. ”Bagaimana capres 02 itu memiliki metode atau model yang berbeda dengan 01, itu yang kita tidak dapatkan gitu. Jadi ya itulah, hanya jargon-jargon saja,” tandas Yaya biasa wanita ini disapa.
Menyusahkan Perencanaan Pembangunan
Sementara itu, Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, agar tidak membingungkan publik alangkah baiknya berbagai data dan fakta yang dianggap tidak akurat tersebut diklarifikasi agar publik tercerahkan. Klarifikasi diperlukan agar berbagai data dan fakta yang keluar saat debat tidak menjadi kontroversi atau isu yang tidak sehat di publik.