CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi akan evaluasi kekurangan pada program dana bantuan Rp 100 juta per RW sebelum kembali digulirkan di 2019 ini.
Hal tersebut dilakukan karena bantuan dana untuk pembangunan dan kegiatan masyarakat tersebut banyak dikeluhkan masyarakat. Terlebih pada bantuan sebelumnya, nominal tidak sesuai dengan yang dijanjikan serta tidak adanya anggaran untuk upah pekerja.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Huzein Rahmadi mengakui, memang bantuan tersebut sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat. Sebab, saat itu ada perbedaan nominal dari yang dijanjikan.
”Pada sesi pertama, dana Rp100 juta per RW yang diberikan, hanya diterima sebesar Rp72,5 juta, dengan rincian Rp50 juta untuk infrastruktur dan Rp22,5 juta untuk kegiatan masyarakat. Itu setelah disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” kata Huzein, di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusuma, belum lama ini.
Menurutnya, selain untuk pembangunan infrastruktur, bantuan ini juga diberikan untuk kegiatan masyarakat seperti keperluan penanganan jenazah, membayar internet, kegiatan hari besar keagamaan, kegiatan hari besar nasional, pengelolaan Posyandu, dan kegiatan lainnya.
”Karena memang niat awalnya untuk pemberdayaan masyarakat, jadi masyarakat yang mengerjakan mulai dari nol, dibiayai pemerintah, ujarnya.
Namun untuk tahun ini, lanjut Huzein, ada kemungkinan dana yang akan diberikan bisa disesuaikan yakni Rp100 juta. Rinciannya ada penambahan Rp27,5 juta untuk infrastruktur, sedangkan untuk kegiatan masyarakat tetap Rp22,5 juta.
”Untuk infrastruktur kita tambah, jadi Rp77,5 juta totalnya. Untuk tahun kemarin belum kuat menyaluarkan Rp100 juta, baru bisa tahun sekarang,” sebutnya.
Dikatakannya, hingga saat ini dana tersebut tetap diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur di lingkungan masyarakat, misalnya perbaikan jalan, drainase, taman, atau yang lainnya. ”Memang targetnya di 3 tahun pertama menanggulangi kebutuhan infrastruktur yang tidak tercantum di dinas. Memang dari masyarakatnya juga banyak minta infrastruktur, jadi disesuaikan juga,” tandasnya.
Sementara itu, Walikota Cimahi, Ajay M. Priatna, meminta agar dana yang diberikan digunakan untuk pengerjaan fisik. Sebab saat ini masih banyak fasilitas di lingkungan masyarakat yang belum representatif.
”Mereka yang tahu kebutuhannya. Tapi dana kemarin sudah ada yang jadi jalan, kantor RW, gapura, jadi bisa dilihat hasilnya,” ucap Ajay.
