”Seharusnya dibutuhkan keberanian dalam partai untuk memutuskan. Jika ada kader yang sudah terjerat kasus korupsi mereka masuk gudang saja. Berpolitik di balik layar. Jangan malah dicalonkan untuk maju,” tegasnya.
Sementara itu, Akademisi Univeritas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Suryani mengatakan, fenomena caleg koruptor itu aneh. ”Menurut saya itu salah satu indikator dari gagalnya regenerasi atau kaderisasi dalam parpol. Hal tersebut berakar dari pola oligarki partai yang makin menguat dalam parpol hingga sistem organisasi tidak bisa lagi bekerja dengan baik,” paparnya.
Lebih lanjut Suryani menegaskan, selain masalah gagalnya kaderisasi, fenomena ini adalah kelemahan yang mencolok dari sistem pemilu. Seharusnya ada keterkaitan yang komprehensif antara etika politik, pendidikan politik bagi masyarakat dan sistem pemilu itu sendiri.
”Bicara elektabilitas pada kondisi politik sekarang ini menjadi sulit. Pada karakter pemilih, bersifat psikologis dan sosiologis. Ditambah minimnya pendidikan politik bagi masyarakat. Maraknya money politic memberi peluang bagi para caleg koruptor untuk terpilih lagi. Walau pada level dengan karakter pemilih yang lebih rasional, pencalonan mereka memiliki peluang kegagalan yang tinggi,” tandasnya. (khf/fin/rie)
