Sementara itu, Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jawa Barat belum bisa berkomentar banyak setelah nama seorang kadernya, Waras Wasisto, disebut terlibat dalam kasus suap senilai Rp 16,1 miliar dalam proyek Meikarta.
”Itu tidak ada kaitannya dengan partai, itu sama sekali individu-individu. Jadi, tidak bisa berkomentar apa-apa karena itu tidak sama sekali tidak ada kaitan dengan Partai,” kata Sekretaris PDIP Jawa Barat Abdy Yuhana.
Meski demikian, Abdy memastikan Waras akan kooperatif dan siap dihadirkan jika memang dibutuhkan dalam persidangan perkara suap dengan terdakwa Billy Sindoro itu. ”Saya kira Pak Waras pahamlah apa yang harus dilakukan terkait dengan itu semua,” ujarnya.
Abdy juga mengklaim bahwa partainya tak memungut biaya sepeser pun dalam seleksi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada 2018. Karena itu, keterangan seorang pejabat Kabupaten Bekasi bahwa Iwa Karniwa meminta uang Rp1 miliar untuk mengikuti seleksi pencalonan gubernur melalui PDIP pada dasarnya tak berkaitan langsung dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu.
Sementara itu, SELAIN UANG, ADA PAKET SUAP LIBURAN KE PATTAYA
//Lima Anggota DPRD Bekasi Kembali Diperiksa//
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengidentifikasi dugaan lokasi liburan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi beserta keluarga di Bangkok, Thailand. Dugaan ini kian menguatkan adanya, uang suap izin pembangunan Meikarta, untuk para wakil rakyat.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkap, anggota DPRD Bekasi diduga mendapat paket wisata ke daerah pantai di Bangkok, yaitu Pattaya, selama tiga hari dua malam. Febri mengatakan, paket liburan tersebut diduga terkait dengan perizinan proyek Meikarta.
”Ada beberapa lokasi yang dikunjungi dan juga mereka kami duga dibiayai hotelnya dan mendapatkan uang saku,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (21/1) lalu.
Untuk mengonfirmasi dugaan tersebut, KPK memeriksa lima saksi. Kelimanya bersaksi bagi tersangka Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin. Mereka yakni Anggota DPRD Bekasi Saefullah, dua Staf Sekretariat DPRD Bekasi/Kabag Persidangan Rosid Hidayatulloh Namin dan Joko Dwijatmoko, Staf Panitia Khusus Rencana Detil Tata Ruang (Pansus RDTR) Mirza Swandaru Riyatno, serta Staf Sekretariat DPRD Bekasi Fika Kharisma Sari.
