Motif Teror Bom Diduga Sasar Pilpres

”Ini kecolongan. Begitu lemah pengawasan terhadap pimpinan KPK, saya khawatir, kejadian yang akan lebih besar terjadi dan menimpa mereka (pimpinan KPK, Red,” terang dosen Ilmu Hukum dan Tata Negara itu.

Jika ini dikaitkan dengan Pilpres, menurut Yusdianto terlalu dini. Kondisi saat ini, KPK dalam citra yang baik. Sebuah prestasi ditorehkan pada 2018. KPK mampu menangkap dan mengajukan kepengadilan lebih dari 100 kepala daerah baik gubernur, bupati, sampai wali kota. ”Belum lagi prestasi yang lain telah dibuktikan. Tentu banyak orang-orang yang terlibat akan tidak suka, akan membalas dendam terkait tugas yang dilakukan mereka,” paparnya.

Polri, lanjut Yus, sudah berhasil mengungkap kasus penyebar berita hoaks terkait tujuh juta surat suara. Hal tersebut merupakan progres yang cukup baik dan mendapat ajungan jempol oleh publik.

”Nah dalam posisi saat ini, Polri kembali diuji. Apakah mampu, menangkap pelaku teror ini. Jika kaitannya dengan KPK. Publik juga tentu menagih janji, bisa tidak mengungkapkan pelaku teror terhadap Novel Baswedan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal menegaskan, Polri akan bekerja maksimal dalam kasus ini. ”Prinsipnya kami akan berusaha maksimal mengugkap kasus ini. Bariskrim, Densus 88 sudah kita terjunkan. Benda yang diduga mirip bom sedang kita identifikasi. Akan kita ungkap kasus ini,” singkatnya.

Di bagian lain, meski diteror bom, pimpinan KPK terlihat tetap beraktivitas seperti biasa usai mendapatkan teror bom pada Rabu (9/1). Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terlihat tetap berkantor seperti biasa.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah ketika memberikan keterangan pers pada malam ini. ”KPK tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan seperti semula Jadi, lima pimpinan tetap hadir di kantor untuk melaksanakan tugas masing-masing,” ujar Febri di gedung KPK, kemarin malam.

Agus sempat menjadi pembicara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pejabat tinggi lainnya. Mereka membahas soal zona bebas korupsi di beberapa instansi.  Sedangkan Syarif, kata Febri, menerima kunjungan dari pejabat dari Kedutaan untuk memberantas korupsi. ”Pak Laode tadi juga sempat berdiskusi terkait penelitian dan pengembangan di Kementerian Kesehatan,” kata mantan aktivis anti korupsi itu. (fin/ful)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan