Dihadapan majelis Abubakar mengaku secara khusyuk menyimak amar putusan yang dibacakan majelis hakim, mulai dari pertimbangan hukum, pertimbangan hingga pembacaan sanksi (vonis).”Insyaallah secara pribadi saya menerima (vonis majelis hakim),” katanya.
Abubakar berharap apa yang menimpanya jadi pembelajaran tata kelola pemerintahan, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Agar ke depannya lebih baik, bebas dari korupsi, kolusi, sehingga bisa membawa masyarakat Bandung Barat ke arah yang lebih baik.
”Mudah-mudahan Alloh beri kekuatan kepada saya dan keluarga, hingga bisa menjalani proses (masa hukuman) ini,” ujarnya.
Baca Juga:BPR Kerta Raharja Kab Bandung Targetkan Rp 322,9 Miliar pada 2019KPU Jabar Pastikan Kotak Suara Kardus Aman dan Siap Digunakan
Sementara itu, Kuasa Hukum Abubakar, Iman Nurhaeman menegaskan jika vonis majelis hakim menandakan jika Abubakar tidak terbukti memperkaya diri sendiri sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Iman mengaku, intinya Abubakar sudah menerima keputusan hakim. Selain itu, putusan majelis menggambarkan jika kliennya tidak memperkaya diri sendiri, yakni dari tuntutan sebesar Rp 1 miliar yang terbukti hanya Rp 485 juta.
”Uang digunakan untuk kepentingan survei, dan tidak memperkaya diri. Ini menunjukan bukan untuk kepentingan dirinya (Abubakar),” katanya usai persidangan.
Selain itu, dalam persidangan juga Abubakar sangat mendukung pemerintahan yang baik, bebas korupsi dan kolusi, serta harus menyejahterakan rakyatnya.
Sementara untuk hal politiknya tidak dicabut majelis, Iman mengaku dalam pleidoinya sudah disebutkan, jika Abubakar lebih fokus kepada urusan keluarga dan kesehatannya.
”Dari awal gak akan gunakan hak politik (lagi) dengan kondisi kesehatan sekarang. Jadi boro-boro mikirin politik, Pak Abu akan fokus kesehatan dan keluarga. Putusan ini tidak menimbulkan tanda tanya lagi lah,” ujarnya.
Sementara salah seorang JPU KPK, Budi Nugraha mengaku menghormati apapun keputusan majelis walaupun lebih ringan dari tuntutannya. Karena itu merupakan yuridiksi mereka untuk memutuskan.
Baca Juga:Ovoc Dipersiapkan Hadapi Bonus DemografiBazar Bojongloa Kaler Konsep Kekeluargaan
”Kita hargai itu yuridiksi hakim. Kita akan laporkan dulu ke pimpinan, apakah akan banding atau terima. Makanya kita pikir-pikir,” pungkasnya. (ziz/ign)