Tak Berdampak pada Destinasi Wisata

NGAMPRAH– Persatuan Hotel dan Restoran Indo­nesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat menilai Pen­gukuhan Forum Ekonomi Kreatif (FEKRAF) Kabupa­ten Bandung Barat tidak akan berdampak besar bagi destinasi wisata di Ka­bupaten Bandung Barat. PHRI juga menilai pengu­kuhan forum tersebut hanya sebatas slogan dan sangat diragukan kinerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Wakil Ketua PHRI KBB, Eko Suprianto menjelaskan, banyaknya anggota PHRI KBB yang enggan hadir da­lam pelantikan dan pengu­kuhan tersebut didasari beberapa hal.

“Seperti undangan yang kami terima mepet, kemu­dian acara selalu ngaret. Selain itu juga kami menilai pembentukan forum itu hanya sebatas seremonial kepentingan pejabat, bukan saling menguntungkan dengan pengusaha wisata. Kami juga meragukan ki­nerja dinas terkait,” ungkap Eko, kemarin.

Owner Terminal Wisata Grafika Cikole ini meman­dang, bukan kali pertama Disbudpar membentuk fo­rum serupa. Namun, pem­binaan berjalannya forum untuk bersinergi dengan pengusaha itu tidak ada.

“Dinas terkait kan ba­paknya, harusnya membina apa yang telah dibentuk. Jangan hanya sebatas sere­monial kemudian tindakla­njutnya tidak jelas. Sehing­ga tidak ada dampak apa-apa buat kami juga,” kata dia.

Dirinya berharap, FEKRAF menjadi forum yang bisa bersinergi dengan pengu­saha wisata di KBB dengan terus dilakukan pembinaan berkesinambungan dari Disbudpar.

“Saya berharap forum ini tidak seperti bentukan se­belumnya. Janganlah sin­ergitas dengan pengusaha sebatas slogan, bagaimana pariwisata KBB mau maju,” sesalnya.

Sebelumnya, pada pelan­tikan dan pengukuhan Pen­gurus Forum Ekonomi Krea­tif (FEKRAF) Kabupaten Bandung Barat, Bupati menga­ku kecewa dengan ketidak hadiran para pengusaha yang berkaitan dengan sektor pa­riwisata meski telah diundang secara resmi oleh pemerintah daerah. Padahal ke depannya kehadiran FEKRAF akan men­jadi salah satu pendongkrak dunia usaha dan pariwisata Bandung Barat.

Menurut Bupati, dari sekian banyak pengusaha yang diun­dang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Pe­merintah Daerah, hanya 50 persennya saja yang hadir meski sebagian hanya mende­legasikan utusannya saja. Se­dangkan sisanya tidak diketa­hui alasan ketidak hadirannya.