Simulasi di Cianjur 5 Menit Perpemilih

simulasi pemilu
DOK. ISTIMEWA
SIMULASI PEMILU: KPU RI saat melaksanakan simulasi jelang Pemilu 2019 di Komplek Masjid Agung Wali Songo desa Kadu Mangu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Sabtu (19/08).
0 Komentar

BANDUNG – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menda­pati potensi kendala teknis yang akan terjadi pada proses pemungutan dan perhitung­an suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Hal itu terungkap saat pi­haknya melihat langsung si­mulasi pemilihan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ka­bupaten Cianjur. Saat mela­kukan monitoring persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 itu, dida­pati kendala teknis yakni da­lam proses pemungutan dan penghitungan suara.

”Tadi kita berbicara tentang simulasi pemilihan, kita akan mendapatkan kendala teknis dengan 5 surat suara dengan 300 per TPS. Tadi hasil simu­lasinya adalah sekitar 5 menit per pemilih belum peng­hitungan suara jadi ada kemun­gkinan lewat hari,” kata ang­gota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat.

Baca Juga:70 IKM dapat Sertifikat HalalGomez Percayakan pada I Made Wirawan

Dia hawatir keadaan itu justru akan mempengaruhi sah atau tidaknya hasil penghitungan suara secara formal. Karena sebutnya ketika lewat hari ini secara formal dapat mem­pengaruhi keabsahan doku­men tersebut. Selain itu per­masalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum se­lesai, terkait adanya 31 Juta tambahan DPT yang masih harus dipencocokan dan pe­nelitian (coklit) di tingkat Kabupaten.

”Kelihatannya dari teman-teman KPU mengatakan, KPU dan KPU RI sendiri belum ada solusi yang pasti. Kita berha­rap ini akan segera dapat kepastian atau teknis seperti apa, dan juga akan ada sekian jumlah saksi yang akan disi­apkan nanti bukti sertifikat atau bukti berita acara dan itu tidak boleh di tulis sen­diri harus oleh KPPS dengan persiapan yang benar-benar” sebutnya.

Sadar berharap, KPU seba­gai pelaksana dapat bertindak netral dan memastikan seluruh lapisan jajaran KPU terhindar dari kecurangan, ataupun manipulasi serta kepada Ba­waslu untuk melakukan pengawasan yang seadil-adilnya.

”Artinya baik KPU dan Bawaslu menjaga jarak yang sama untuk semua peserta pemilu, dan mendidik lebih profesional kepada petugas lapangan mengingat tadi kendala kesulitan yang su­dah terbayangkan,” pung­kasnya. (*/ign)

0 Komentar