”Itu sudah dibayarkan ke kita untuk semester satu, tetapi untuk semester dua itu ada di APBD perubahan. Ternyata ketika APBD perubahan ada, uangnya cuma 30 miliar,” kata dia.
Dikatakan dia saat audiensi dengan pihak perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). FKSS diminta untuk menemui Disdik Jabar hingga mendapatkan jawaban jika anggaran tersebut terpangkas lantaran digunakan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
”Saya ada rekaman karena bukan saya yang bicara. Kalau BPMU Rp 350 miliar bisa dipangkas untuk Pilkada, tetapi kenapa ketika sekarang kita minta kesedian Disdik untuk membayar uang tersebut justru tidak mengambil dari pos lainnya juga,” kata dia.
Ade menegaskan, FKSS Jawa Barat pun akan menempuh langkah-langkah lainnya sebagai upaya memperjuangkan hak seluruh kepala sekolah di Jawa Barat. Bahkan, FKSS Jawa Barat siap menempuh jalur hukum jika Disdik Jabar tidak mengindahkan aksi Unras yang dilakukan pihaknya.
”Kalau hari ini gak ada jawaban, saya tunggu selama tiga hari dan kalau tidak mendapat tanggapan juga kita akan ajukan secara hukum dan konstitusional,” kata dia. (mg1/ign)
