JATINANGOR – Praktik korupsi sampai sejauh ini masih marak terjadi di daerah. Masih banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, khususnya yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bulan Oktober 2018, publik dikejutkan dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan beberapa kepala daerah. Teranyar yang menjerat Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam kasus suap izin Meikarta.
Namun, dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, jumlah alumni IPDN yang terlibat korupsi tidak banyak. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai melantik 1.994 Muda Praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (2/11).
”Ya tentu kita harapkan dalam pendidikan ini juga karena mempelajari juga etika, aturan-aturan. Tapi kalau kita lihat dari jumlah orang yang ditangkap, tamatan IPDN itu tidak banyak. Kecil. Karena (IPDN) yang jadi Bupati pasti tidak banyak. Tapi jumlahnya juga tidak banyak dari IPDN,” kata JK kepada awak media.
Meski demikian, pendidikan yang berkaitan dengan anti korupsi juga perlu ditingkatkan. Sehingga para praja nantinya bisa memahami area-area rawan korupsi. ”Tentu (pendidikan anti korupsi) seperti itu perlu ditingkatkan. Tapa juga kan tergantung peran-peran, kemudian ya. Mudah-mudahan lebih terjaga lagi,” tutur JK yang didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Sementara itu, Mendagri, Tjahjo Kumolo kembali menegaskan kepada seluruh Praja IPDN untuk taat terhadap aturan selama menempuh pendidikan. Sebagai Pamong Praja harus bisa menjaga kehormatan dan wibawa IPDN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
”Ingat ini! Begitu Anda ada yang berkelahi, memukul, langsung dipecat tanpa ampun. Tantangan bangsa ini adalah narkoba. Jauhi narkoba! Begitu Anda memakai, pengguna tidak ada ampun, mohon maaf Bapak Ibu orang tua. Langsung diberhentikan secara tidak hormat. Asusila juga sama. Semua harus ikuti peraturan,” tegas Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, ketika para praja IPDN nantinya telah lulus, maka untuk penempatannya disebar ke seluruh Indonesia. Khususnya di daerah-daerah perbatasan.
”Itu penting. Kami sudah laksanakan dua tahun ini. Kalau dia dari Jabar kalau lulus ya harus bisa di Papua, di Sulut. Khususnya di perbatasan. Ada 187 kecamatan. Semua harus masuk ke sana. Itu arahan Pak Presiden, Pak Wapres supaya mereka tidak punya jiwa kedaerahan, tapi tanggung jawab secara nasional,” ujarnya.
