oleh

KSPSI Jabar Tolak UMP 2019

BANDUNG – Adanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 1.668.372,83 ditolak keras oleh DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat (Jabar).

Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, pihaknya dengan tegas menyatakan sikap penolakam UMP yang baru saja dirilis oleh Dinas tenaga kerja Jabar pada Kamis (1/11).

Menurutnya, penetapan UMP 2019 Jabar terkesan mengada ada. Sebab, pada kenyataannya Jabar tidak membutuhkan UMP tersebut.

Selain itu, penetapan UMK tidak berpengaruh pada upah di daerah. Sebab, 27 kabupaten/kota sudah memiliki UMK masing-masing. Sehingga, yang berlaku di daerah adalah UMK.

“Penetapan UMP Jabar bertentangan dengan pasal 88 ayat 4 UU 13 tahun 2003 dan faktanya Gubernur Jabar dalam menetapakan UMP tidak berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” jelas Roy ketika dihubungi Rabu (1/11).

Dia menuturkan, penetapan UMP tidak menganalisa pertumbuhan ekonomi dan produktifitas secara menyeluruh dan tidak memperhitungkan produktifitas. Bahkan, Dewan Pengupahan Provinsi Jabar tidak pernah melakukan survey pasar untuk menentukan nilai KHL.

“Jadi penetapan UMP itu sangat tidak rasional dengan kebutuhan hidup sekarang,” tegas Roy.

Roy menilai, Gubernur Jabar sepertinya takut melanggar PP 78 tahun 2015 dan surat edaran menteri tenaga kerja. Akan tetapu disisi lain Gubernur tidak takut melanggar UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga