NGAMPRAH – Sampai saat ini, pembangunan megaproyek PLTA Upper Cisokan di Bandung Barat menghadapi sejumlah persoalan. Pihak PLN mengakui banyak kendala yang harus dihadapi dalam membangun di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Persoalan yang dihadapi tidak bisa 100% dihadapi dengan pendekatan keilmuan, sehingga berdampak kepada molornya rencana pengoperasian PLTA yang pembangunannya menghabiskan anggaran lebih dari Rp 9,5 triliun ini.
“Harus diakui banyak persoalan di lapangan yang kami hadapi dan tidak bisa selesai dengan pendekatan keilmuan. Makanya target beroperasinya PLTA Upper Cisokan, over all menjadi mundur antara tahun 2024 atau 2025,” kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Pembangkit Jawa Bagian Tengah I (PLN UIP PJBT I) Ahmad Daryanto Ariyadi baru-baru ini.
Dia menjelaskan, persoalan yang dihadapi dalam membangun PLTA di mana pun di seluruh Indonesia sangat tinggi. Dinamikanya tidak sederhana dan banyak tantangan, seperti dalam hal pembebasan lahan, kondisi geologis, budaya di masyarakat, dan lain-lain. Sehingga, perlu pendekatan nonteknis selain dari keilmuan, termasuk sokongan pendanaan agar kendala yang dihadapi di lapangan tidak berlarut-larut.
Baca Juga:Prancis Ajak Kerjasama Tata Transportasi dan ITKesbangpol Sebut Data Imigrasi Tidak Valid
Terkait progres yang saat ini sedang berjalan, Ahmad menyebutkan, pengerjaan access road PLTA Upper Cisokan yang dimulai dari titik Cipari, Kecamatan Cipongkor. Itu dilakukan setelah pembebasan lahan beres, sehingga pembangunan bisa dilakukan. Kondisinya sudah mencapai 31% termasuk pengaspalan, land slide untuk mengatasi terjadinya longsor, serta pembangunan jembatan dari total panjang acces road 27 kilometer.
Access road yang dibangun meliputi empat desa di dua kecamatan. Keempat desa itu adalah Desa Cibitung dan Sukaresmi Kecamatan Rongga, serta Desa Cijambu, dan Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor.
“Progres acces road-nya sudah 31% dengan mengambil titik awal di Cipari, Kecamatan Cipongkor dan mengarah ke titik Upper Dam dan Lower Dam,” sebutnya.
Disinggung mengenai bantuan community development (comdev) atau CSR yang diberikan ke Pemda KBB, dia menyebutkan hal itu sudah dilakukan, seperti untuk peningkatan kualitas jalan, pembangunan masjid, puskesmas, dan lain-lain, tergantung kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Bantuan yang diberikan PLN ke KBB dan Kabupaten Cianjur mencapai Rp400 miliar, masing-masing untuk KBB Rp225 miliar dan Cianjur Rp175 miliar. (drx)