”Jika dilanjutkan dengan kebebasan berfikir dari setiap warga negara, pasti masih memunculkan sejumlah pertanyaan tentang penundaan harga tersebut. Ujungnya, publik bisa menjawab sendiri dengan menduga-duga, tergantung pada persepsi masing-masing,” tegasnya.”
”Yang jelas, menurut hemat saya, pengumuman kenaikan harga BBM dan kemudian penundaan, menunjukkan bahwa ada masalah koordinasi dan komunikasi antar instasi pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut khususnya, dan sekaligus menunjukkan bahwa manajemen komunikasi belum dikelola secara professional umumnya. Akibatnya, pengelolaan komunikasi pemerintah berjalan parsial, tanpa model,” sambungnya.
Karena itu, permasalahan ini harus digali dan diurai secara terang benderang di internal sesama instansi pemerintah untuk menemukan solusi dan merumuskan pemodelan proses komunikasi pemerintah agar tidak terulang lagi ke depan yang terkait dengan permasalahan koordinasi dan komunikasi antar instasi pemerintah, utamanya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga:6 Raperda Segera Dibahas DewanPemprov Coba Hujan Buatan
”Koordinasi dan komunikasi yang baik antar instasi pemerintah dalam pengelolaan isu-isu yang menyangkut kepentingan publik mutlak harus dilakukan dalam suatu pemodelan proses komunikasi,” tutupnya. (Lan/FIN/ign)