PPP Bantah Pencitraan

”Setiap mengambil keputusan paling dilihat aspek sosial dulu. Bagaimana jika ini dilakukan. Otomatis akan muncul public opinion presiden tak berpihak pada rakyat. Memang ada resikonya. Tapi di lain sisi ada buruknya. Yakni inflasi impact atau dampak inflansi. Ini khusus yang suka travelling,” tegasnya.

Menurutnya, jika Jokowi tetap nekat menaikan harga BBM premium, maka akan mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat, pasalnya situasi ekonomi kini tengah melesu.

”Tapi bagi orang miskin dampaknya akan terasa. Begitu pula jika BBM naik maka akan diikuti oleh bahan makanan. Yang mana, harga kebutuhan pokok akan merangkak naik. Dan ini bisa digiring ke ranah politik. Kredibilitas Presiden Jokowi bakal melorot,” ujarnya.

Penduduk Miskin di Indonesia, kata Jerry, berjumlah 25,95 juta orang pada Maret 2018, jika terjadi kenaikan harga BBM justru berdampak pada peningkatan harga-harga sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat makin merosot.

”Dalam hal ini Jokowi mengambil 4 langkah, langkah cerdas dan bijak, langkah Antisipatif, langkah Maju dan Langkah Tepat,” tutupnya.

Sebelumnya, Pengamat ekonomi dari Universitas Indoensia, Ichsanudin Noorsy kepada Fajar Indonesia Network (FIN)melalui sambungan telepon, Kamis (11/10) mengatakan Jokowi untuk menunda kenaikan harga BBM dinilai sebagai bentuk ketakutan dalam menghadapi tahun politik.

Tak hanya itu, Noorsy mengatakan pemerintah telah menetapkan harga premium awalnya di daerah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dipatok Rp 6.550 per-liter dinaikkan menjadi Rp 7.000 per-liter sementara di luar Jamali harga awalnya Rp  6.400 menjadi Rp 6.900.

Anehnya, setelah penetapan harga tersebut diucapkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan Rabu (10/10), selang beberapa menit kemudian pemerintahan Jokowi menegaskan kenaikan BBM ditunda.

Penundaan ini dinilai Noorsy mengindikasi tidak adanya koordinasi yang baik dan terbangun antara presiden dengan pembantunya.

”Dengan kenaikan harga premium yang hanya beberapa menit saja, mengindikasikan tidak adanya koordinasi yang terbangun dengan antara presiden dengan pembantunya,” kata Noorsy.

Noorsy menuturkan dengan adanya kenaikan BBM ini persoalannya apakah akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Di mana  dengan adanya kenaikan BBM sudah tentu akan menaikkan harga-harga.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan