Dalam audiensi tersebut, beberapa perwakilan pegawai pun menyuarakan keluhannya. Seperti yang diungkapkan Tia Martiani, Guru di TK Negeri Pembina Kota Tasikmalaya. Menurutnya yang sudah mengabdi 15 tahun, kuota rekrutmen CPNS untuk formasi guru TK, selalu disisihkan serta terkesan dianggap sebelah mata. Dia bercerita, TK tempat bertugasnya tidak dapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hanya bantuan rutin saja. “Selama ini saya dapat bantuan dari TK hanya Rp 150 ribu, 3 tahun terakhir menjadi Rp 300 ribu,” ungkapnya.
Berbeda dengan Sri, perwakilan honorer K2 yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan. Dirinya tidak menerima honor sama sekali seperti di lingkungan sekolah yang mendapatkan insentif dari dana BOS. “Mohon diperhatikan kesejahteraan kami. Kami punya keluarga dan harus dibiayai,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Aslim merespon keluhan para honorer dengan menindaklanjuti terhadap Pemkot. Pengorbanan dan pengabdian honorer K2 diakuinya bukan isapan jempol. Sebab, terkadang beban tugas mereka justru lebih berat dibanding PNS. “Honorer itu aset. Sudah jelas wujud pengabdiannya, kita akan tindaklanjuti bersama Pemkot untuk membuat nota dinas dan menyampaikan ke pusat,” papar dia.
Pihaknya juga akan berkonsultasi kepada DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan para honorer. “Kita konsultasikan dulu, apakah ada peluang supaya kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan. Apabila bisa dilakukan, kita akan sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya. (igi/cep)
