BANDUNG – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuka mimbar kritik bagi para seniman Jawa Barat. Mimbar itu berfungsi sebagai tempat mengartikulasikan kritik dan masukan bagi para penyelenggara Negara. Mimbar kritik pertama dilaksanakan di Kantor DPD Golkar Jawa Barat. Tepatnya, di Jalan Maskumambang, Kota Bandung, kemarin (1/10).
Seniman Jawa Barat seperti Godi Suwarna, Gusjur Mahesa dan Iman Soleh tampil membawakan puisi. ”Mereka datang ke sini sebagai bentuk dukungan untuk kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Pikiran teman-teman seniman ini konstruktif dalam karyanya. Saya kira, harus kita akomodir, karena itu kita sediakan tempat,” kata Dedi.
Proyeksi ke depan, Golkar Jawa Barat menjadi wadah bukan hanya bagi seniman tetapi seluruh masyarakat umum. Dia menginginkan kontrol terhadap pelaksanaan poin pakta integritas yang sudah ditandatangani para pengurus dan kader.
Selain itu, mimbar tersebut penting dalam rangka penyerapan aspirasi rakyat. Sehingga, rakyat tidak perlu menggelar parlemen jalanan melainkan cukup datang ke Kantor DPD Golkar Jawa Barat.
”Mimbar ini terbuka untuk umum. Kita butuh kontrol terhadap penyelenggara Negara terutama teman-teman yang duduk di parlemen. Kita sediakan jalur komunikasi para anggota parlemen dengan rakyat,” ujarnya.
Salah seorang seniman yang tampil, Godi Suwarna mengapresiasi gagasan Mantan Bupati Purwakarta tersebut. Seniman asal Ciamis yang selalu tampil nyentrik itu mengatakan gagasan tersebut terkesan tidak biasa. Pasalnya, para anggota atau calon anggota parlemen biasanya tidak mau mendengar kritikan.
”Untuk para anggota parlemen agar tidak alergi kritik. Kemudian, untuk para calon anggota parlemen agar mulai terbiasa dengan kritik. Mereka memiliki tanggung jawab moral karena mewakili suara rakyat,” katanya.
Salah satu poin yang termaktub dalam pakta integritas adalah fokus terhadap penyelesaian masalah sosial. Menurut Dedi, terdapat tiga poin lain yang tidak kalah penting.
Ketiga poin itu adalah bebas kasus hukum, tidak sedang menjalankan atau terlibat bisnis yang merusak alam dan tidak berpoligami. Ketentuan terakhir ini diperbolehkan jika mendapatkan izin istri pertama.
”Kualitas kader Golkar itu diukur dari kepekaannya terhadap masalah sosial yang muncul. Mereka harus cepat tanggap bukan mengomentari, tetapi menyelesaikan masalah itu,” ujarnya.