BANDUNG – DPP Partai Gerindra mencopot Ketua DPD Jawa Barat, Mulyadi. Kekosongan Ketua DPD Jabar itu, rencananya akan diisi Wakil Ketua DPP Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) Brigjen (Purnawirawan) Taufik Hidayat.
Pencopotan itu erat kaitannya dengan kepentingan konsolidasi untuk Pilpres di Jawa Barat. Gerindra menargetkan dapat meraih kemenangan suara seperti pada Pilpres 2014 yang mampu memperoleh 14.167.381 suara atau setara 59,78 persen.
Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi tak menampik jika pencopotan dirinya erat kaitannya dengan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.
”Pak Prabowo mempunyai pertimbangan strategis. Sehingga saya diganti, dan pencopotan ini erat kaitannya dengan setelah ditunjuknya Djoko Santoso menjadi Ketua Tim Sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bertar belakang militer. Sehingga di Jabar pun perlu diganti dengan berlatar belakang yang sama,” kata Mulyadi saat dihubungi Jabar Ekspres, kemarin (9/9).
Pengaruh Ridwan Kamil yang ditunjuk juga sebagai tim pemenangan Jokowi-Amin, menjadi salahsatu pertimbangan lain pergeseran tersebut. ”Sehingga di Jabar sangat penting diperlukan sosok jenderal (militer/kepolisian) yang tentunya memiliki strategi ”perangnya” bisa diaplikasikan dikonsolidasi Pilpres 2019 ini,” terangnya.
Mulyadi pun memastikan hanya ketua DPD yang digeser, sementara struktur lainnya masih tetap. Kepastian itu dia dapatkan, setelah pada Sabtu malam bertemu dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. ”Saya dengar tidak akan ada pergantian struktur, hanya pada Ketua DPD Partai Gerindra Jabar saja,” katanya.
Mulyadi yang selanjutnya akan masuk DPP Gerindra itu dipastikan justru akan memberikan manfaat lebih. ”Saya salah satu Ketua DPP Partai Gerindra, tetapi SK-nya memang belum ada (tunggu saja),” ujarnya.
Ditempat berbeda, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Daddy Rohanady mengaku belum mengetahui secara pasti Mulyadi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jabar dan akan digantikan oleh kader lain yang berlakang militer. Sebab, hingga saat ini belum ada SK mengenai pencopotan ataupun pergantian jabatan dari ketua lama ke yang baru.
”Belum ada SK baru, diakui wacana pergantian tersebut selalu ada dan tidak aneh juga di sebuah partai,” tuturnya.
