BANDUNG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Yayat Hidayat memastikan tidak benar adanya dugaan maladministrasi Dana haram Rp 42 juta yang dilakukan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu).
Hal itu dikemukakan Yayat, saat ditanya wartawan berkait dengan adanya klaim dari tim kuasa hukum pasangan Sudrajat-Ahmad Sayikhu (Asyik) yang menemukan bukti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan Rindu.
Padahal sebut Yayat, perkara tersebut sudah kelar karena pasangan Rindu telah mengembalikan Dana itu sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. ”Enggak ada itu, kan sudah diaudit juga oleh tim akuntan public. Dan dananya itu sudah dikembalikan dulu itu sesuai tenggat waktu, enggak ada kecurangan,” ungkap Yayat pada wartawan, kemarin (4/9).
Bahkan sebut Yayat, pihaknya juga telah memberikan jawaban ke tim kuasa hukum pasangan Asyik soal laporan tersebut. ”Saya sudah tanda tangan surat jawabannya itu, tiga atau empat hari lalu. Sudah langsung kami jawab kok,” jelasnya.
Disinggung apakah masalah itu akan mengganggu jalannya pelantikan Pasangan Rindu hari ini (5/9). Yayat memastikan, persoalan tersebut tidak akan mengganggu pelantikan.
Sebelumnya salahsatu tuntutan kubu Asyik meminta pelantikan hari ini dibatalkan seperti dikatakan Tim Kuasa Hukum pasangan Asyik, Muhammad Fayyadh. Mereka menemukan bukti pelanggaran adiminstratif. Pasangan RINDU telah mentrasfer dana tanpa identitas kepada KPU Jabar.
”Bahwa pelanggaran administratif yang dimaksud adalah keterlambatan menyerahkan Dana kampanye sumbangan ilegal yang melampaui batas waktu yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yakni 7 Juli 2018, sedangkan pengembalian baru dilakukan pada tanggal 9 Juli 2018,” ujar Fayyadh dalam konferensi pers di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (3/9).
Sementara itu, pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan menilai manuver yang dilakukan Tim kuasa hukum pasangan Asyik soal aliran Dana ilegal pasangan Rindu kurang baik. Alasannya, pasangan Rindu rencananya hari ini akan dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sehingga manuver itu dinilainya kurang etis.
”Jadi kalau manuver seperti ini dilakukan. Saya melihatnya kurang etis juga, karena ini kan di blow up ke publik pada saat-saat terakhir, mestinya lakukan dulu konfirmasi,” kata Firman.
