BANDUNG — Terpilihnya calon sekretaris daerah (Sekda) Kota Bandung yang diambil dari luar birokrasi Pemkot Bandung mengundang kritik dari berbagai kalangan.
Pengamat politik senior dan tokoh masyarakat sunda, Tjeje Padmadinata menilai, penunjukan sekda dari hasil open bidding sebetulnya sudah didiskusikan dengan Oded sebagai Wali Kota terpilih.
“Oded tidak mungkin tidak dimintai pendapat, karena kedepan Oded akan menjadi bapa dari ASN dan Sekda sebagai ibu dari ASN,” jelas Tjeje ektika ditemui kemarin, (9/8).
Menurutnya, penunjukan dari hasil lelang sebetulnya dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan yang ada di kota Bandung. Sebab, secara tidak langsung Ridwan Kamil tentunya akan mencari aman dan menghindari perpecahan didalam tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca Pilwalkot.
“Saya kira Emil cari aman, sudah aja jangan timbul perpecahan akibat ada yang merasa menang dan ada yang merasa kalah ambil saja dari luar, atau netral,” kata dia.
Meski secara utuh tidak mempelajari persyaratan untuk ikut serta itu yang lolos dan lulus 3 besar, namun “berdasarkan rekuitmen ada dua orang calon Sekda yang berasal dari pemkot bandung dan satu Cimahi.
Akan tetapi, karena yang terpilih dari luar Pemkot Bandung hal ini bisa menimbulkan keresahan di lingkungan pemkot bandung.
Namun, apabila yang dipilih berasal dari pemkot Bandung maka boleh jadi akan ada yang merasa kalah dan merasa menang.
Sehingga keputusan menentukan dri luar Kota Bandung ini sebetulnya bagus untuk masyarakat. Sehingga, dia menyimpulkan, bahwa Emil enggan menambah masalah ketika meninggalkan kota Bandung.
“Emil ini memilih dari luar aja karena jangan sampai intern pemkot Bandung terganggu akibat ada yang merasa menang dan kalah,ucap Tjeje
Sementara itu, menurut pengamat Politik dan Pemerintahan Unpad Firman Manan menjelaskan, proses lelang jabatan sekda di kota Bandung ini sudah sesuai prosedur dan undang undang.
Menurutnya, tahapan open bidding sudah sesuai, namun jika sekarang ada problem mengenai birokrat non Pemkot Bandung masuk ke kota Bandung, harus dikomunikasikan emil ke seluruh kepala dinas termasuk DPRD Kota Bandung, yang dalam hal ini mitra kerjanya.
