”Ada #2019GantiPresiden terus ada juga tagar lain (#Jokowi2Periode). Bila sekarang ada deklarasinya kan bisa dilihat juga sudah ada gerakan dari yang lain (long march santri),” kata Fahmi dihubungi, kemarin (3/8).
Fahmi enggan berkomentar lebih jauh bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat juga melarang deklarasi #2019GantiPresiden. Apalagi khawatir dapat mengganggu situasi keamanan karena bermuatan provokatif.
”Kami ngga ingin masuk ke ranah (alasan larangan) itu. Hanya saja selama deklarasi berjalan kondusif, aman, diizinkan aparat, dan semua pihak menjaganya wajar bila gerakan tersebut dideklarasikan,” katanya.
Berkait apakah sudah ada informasi resmi yang diterima PKS Kabupaten Bandung soal agenda deklarasi dari gerakan ganti presiden tahun depan, Fahmi mengaku hingga hari ini partainya di daerah belum menerima itu.”Belum dapat info (deklarasi) itu jadi belum bisa banyak komentar termasuk kesiapan kader PKS di sini ikut tidaknya walau tagar ganti presiden pertama kali diramaikan Pak Mardani Ali Sera (DPP PKS) ya,” pungkasnya. (nie/rmo/ign)
