NGAMPRAH– Partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih, Aa Umbara Sutisna-Hengki Kurniawan (Akur) yakni Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PKPI sangat menyesalkan dengan adanya oknum timses Akur yang menjual nama bupati untuk jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Tim investigasi Partai Nasdem sudah mendapatkan beberapa bukti transaksional jual beli jabatan dan juga jual beli masuk honorer. “Sebaiknya segera stop sebelum kami perkarakan ke ranah hukum karena ini sudah mencoreng nama baik Akur,” tegas Ketua DPD Nasdem KBB, Hero Prihatnawan di Ngamprah belum lama ini.
Hero menambahkan, timnya menemukan ada oknum di luar partai yang mengiming-imingi jabatan kepala SMP dan menjanjikan bisa memasukan menjadi tenaga honorer di Pemkab asal membayar sejumlah uang. “Oknum tersebut merupakan timses yang masuk dalam lingkaran bupati, menjual nama bupati untuk mengiming-imingi jabatan juga masuk tenaga honor di pemkab,” ujarnya.
Hal yang sama diutarakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat, Bagja Setiawan. “Kami bersama tim koalisi partai sepakat menciptakan pemerintahan Akur yang bersih tidak ada jual beli jabatan,” katanya.
Menurut Bagja, penetapan pejabat di lingkungan Pemkab nanti harus normatif sesuai peraturan perundang-undangan. “Ya harus mengikuti sistem birokrasi bukan lantaran kedekatan atau pun balas jasa,” ungkapnya. Sistem birokrasi adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
Bagja meyakini bupati maupun wakil bupati terpilih tidak pernah mengintruksikan, baik kepada tim sukses dari partai politik maupun tim sukses dari relawan. “Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang dan segera dihentikan. Karena sudah membawa nama-nama bupati dan Akur secara keseluruhan partai koalisi,” pungkasnya. (drx)
