Dengan rumus seperti itu, parpol dituntut mendapat suara sebanyak-banyaknya. Tidak bisa lagi mengandalkan pembagian sisa kursi seperti pada sistem kuota hare.
Sebagian parpol, tampaknya, sudah paham dengan kondisi itu. Mereka bersaing merekrut vote getter dari kalangan artis maupun tokoh masyarakat. Bahkan, ada yang merekrut politikus dari parpol lain. Yang penting bisa menjadi pendulang suara.
’’Wilayah yang selama ini menjadi lumbung suara atau kursi setiap parpol harus diperkuat. Dengan begitu, peluang untuk mempertahankan atau menambah jumlah kursi di dapil prioritas semakin besar,’’ ujar Awiek.
Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo menambahkan, secara simulasi, tidak ada perbedaan tajam antara sistem kuota hare dan sainte lague. Bedanya, sistem itu menuntut parpol bisa menempatkan bakal caleg di dapil dan nomor urut yang tepat. Dua kombinasi memengaruhi pilihan pemilih pada Pemilu 2019 nanti.
’’Harus dikombinasikan kekuatan kader dan kekuatan parpol. Misalnya, suara saya di dapil lebih besar dari suara partai. Kalau digeser, suara partai bisa jeblok,’’ kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya asal Pati, Jawa Tengah, itu. (bay/c5/fat/ign)
