SOREANG — Setelah mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama dua tahun berturut-turut. Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, menargetkan penilaian serupa akan diperoleh pada 2018 ini.
Menurutnya, ketika Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung 2017 telah ditetapkan menjadi Perda oleh Badan Anggaran (Bangar) dia merasa yakinjika Kabupaten Bandung akan kembali meraih WTP.
Dia memaparkan, perolehan WTP harus dibarengi dengan ritme pola kerjasama dan pola pemahaman antara DPRD dan seluruh Perangkat Daerah. Sehingga, penggunaan anggaran sesuai dan tepat waktu untuk dilaporkan.
Jika setiap tahun opini positif tersebut didapat maka Bangar tidak akan sulit dalam mengevaluasi penggunaan APBD. Nanti Bangar tinggal melihat catatan-catatan dari BPK, sarannya apa, di situ nanti ditindaklanjuti,jelas Dadang ektika ditemui belum lama ini.
Kendati begitu, dia mengatakan, agar jangan berpuas diri, karena efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran harus terus ditingkatkan.
Dadang menyoroti, adanya pandangan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus seimbang dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Menurutnya, PAD seimbang dengan DBH itu bagus, namun karena dana daerah masih banyak yang ditarik ke pusat, tolong dicermati bagaimana hak-hak daerah yang kebetulan dananya ditarik ke pusat.
Ya contohnya semacam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditarik provinsi, berapa persen untuk PADnya,” imbuh dia.
Sedangkan PAD yang sudah diserahkan ke daerah, lanjutnya, harus lebih diefektifkan lagi pengawasannya. Seperti pendapatanan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah diserahkan ke kabupaten.
Terkait industri pariwisata, dia mengaku pihaknya sedang merancang dan terus melakukan pendekatan agar sektor ini bisa menjadi salah-satu andalan PAD Kabupaten Bandung.
Untuk itu, Dadang emminta kepada DPRD agar bisa melakukan kajian bersama dengan merujuk pada di Kabupaten Badung Bali yang pariwisata sudah bisa menjadi andalan pemda setempat.
Dia menilai, potensi wisata di Kabupaten Bandung sebetulnya sangat besar. namun pengelolaan saat ini belum bisa sinergis dengan pihak ketiga di antaranya Perhutani dan PTPN VIII.
