BANDUNG – Camillia Laetitia Azzahra, anak Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil tak masuk saat akan mendaftar ke SMP Negeri 2 Bandung. Ridwan lantas memosting terkait anaknya yang tak diterima lantaran tergeser oleh system zonasi PPDB Kota Bandung melalui akun facebooknya.
”Zara, anak perempuan saya, NEM nya bagus dan mendaftar ke SMPN 2 Bandung. Namun ia tidak diterima karena tergerser oleh sistem zonasi PPDB Kota Bandung versi awal sebelum yang sekarang. Ia menangis dan bertanya-tanya. Setelah saya terangkan bahwa itu adalah sebuah peraturan yang harus kita hormati akhirnya ia berhenti menangis dan mencoba paham,” tulis Ridwan yang juga mengugah foto anaknya yang berkerudung merah kemarin (11/7).
”Banyak pihak tanya “Anda kan Walikota, Anda kan punya kuasa, bisa kali nyelipin buat anaknya sendiri. Masa tega ama anaknya sendir?!”. Sya diskusikan panjang dengan Bu Cinta, kami pun sepakat, apa jadinya jika saya ikutan melanggar aturan diam-diam. Nilai hidup apa yang akan menempel seumur hidupnya Zara, jika ia kami paksa masuk. Maka Ia akan meyakini bahwa berbohong itu boleh. Nauzubillah. Zara kini bahagia dan gembira sekolah di SMP swasta. Semoga ini menjadi hikmah, bahwa mungkin kita tidak menyukai sebuah aturan yg membuat kita di pihak yang kalah. Namun aturan tetaplah aturan. Kesuksesan tidak selalu harus dengan bersekolah di negeri. Mari kita hormati.” Tutupnya.
Tulisan yang menginspirasi itu, hingga pukul 17.07 sudah lebih dari 2.900 yang membagikan dan 2 ribu lebih yang berkomentar positif terkait testimony orang nomor satu di kota Bandung itu.
Terpisah terkait hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang telah diumumkan, tak semua siswa bisa diterima di sekolah negeri. Ridwan meminta semua pihak bisa menerima hasil tersebut.
”Kepada calon siswa yang belum bisa diterima di sekolah negeri, saya harap tidak berkecil hati. Sebab, kuota sekolah negeri memang terbatas. Hanya tersedia sekitar 16.628 kursi di jenjang SMP negeri untuk sekitar 27.828 calon peserta didik,” kata Ridwan saat dikonfirmasi wartawan kemarin (11/7).
Menurut Emil keterbatasan jumlah sekolah negeri jadi PR besar Pemerintah. Kendati demikian, dia berusaha memfasilitasi seluruh kepentingan masyarakat dengan prinsip yang berkeadilan.
