JAKARTA – Keputusan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menuai masalah baru. Masalah tak hanya datang dari kelompok umat Islam yang terhimpun dalam Alumni Persatuan (PA) 212, tetapi juga datang dari partai yang membesarkan namanya, yakni Partai Demokrat.
Partai Demokrat tidak mengundang Tuan Guru Bajang saat menggelar rapat majelis tinggi partai pada, Senin (9/7) lalu. Sikap Partai Demokrat ini disinyalir karena Tuan Guru Bajang (TGB) telah mengambil keputusan yang tidak berdasar pada keputuan partai. Wakil Ketua Umum Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, sidang majelis tinggi Partai Demokrat ini baru pertama kali dilakukan jelang penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) 2019.
”Kemarin itu memang sidang pertama dari majelis tinggi yang memang lebih banyak membicarakan masalah Capres-Cawapres yang akan diusung Partai Demokrat, sehingga memang difokuskan untuk itu. Tentunya kita semua lebih fokus membahas mulai dari dasar, dari basic karena dalam AD-ART nantinya Capres-Cawapres harus melalui tahapan dari persidangan majelis tinggi. Kemarin baru pertama persidangan dan masih akan ada persidangan lagi, karena memang kemarin belum memutuskan Capres-Cawapres diusung Partai Demokrat,” kata Agus Hermanto di Gedung Nusantara III DPR-RI, kemarin (10/7).
Agus Hermanto tidak menapik jika Partai Demokrat agak kecewa dengan sikap TGB yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 tanpa menunggu putusan partai. ”Tentunya kita ketahui sendiri Pak TGB kemarin memberikan tanggapan masalah pencapresan di 2019, yang berbeda atau belum diputuskan Partai Demokrat sehingga hal-hal krusial dibicarakan dulu, baru di dalam partai barulah diambil keputusan. Belum tentu itu juga, tapi memang kita juga tidak tahu apa TGB ada di Jakarta atau tidak, yang jelas semuanya juga toh kalau melalui media massa, media massa banyak yang tahu, kalau beliau mengetahui juga bisa hadir,” ucap Agus Hermanto.
Meski begitu, politisi yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) ini menjelaskan, meski dalam rapat majelis tinggi partai kemarin itu tak dihadiri TGB dan beberapa Anggota Majelis Tinggi partai, tetapi jumlah anggota yang hadir sudah memenuhi syarat berlangsungnya agenda rapat tersebut. ”Semuanya kita juga tahunya spontanitas, hal-hal terbaik dalam keputusan itulah yang kita laksanakan. Memang tidak harus seluruhnya datang. Di DPR kalau sudah kuorum bisa dilaksanakan tidak harus seluruh anggota majelis tinggi harus hadir, salah satu atau dua orang tidak hadir sidang bisa dilaksanakan,” jelasnya.
