”Saya mengajak semua kader Demokrat harus menjalankan sila ke lima dan semangat memberi jika menjadi anggota legislatif,” kata dia.
Sementara itu dalam orasi yang disampaikan, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, isu ekonomi harus menjadi prioritas pemerintah karena masih terdapat dua permasalahan krusial, yaitu daya beli dan lapangan kerja. Menurutnya, meski angka ekonomi makro relatif mengalami peningkatan, tetapi rakyat merasakan hal yang berbeda.
Pada kesempatan tersebut, Dirinya juga menyinggung kelanjutan program Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, sebagian besar rakyat sangat menaruh harapan kepada program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia sejak awal pemerintahan Joko Widodo.
”Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas, kita patut bertanya, ‘apa kabar, Revolusi Mental?’,” kata AHY -Agus Harimurti Yudhoyono-.
AHY menuturkan, Revolusi Mental merupakan konsep yang gencar dijanjikan Joko Widodo saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 untuk pembangunan SDM. Dirinya menilai, saat ini pemerintah cenderung hanya terfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur daripada karakter SDM yang ada di Indonesia.
”Dalam perjalanannya, nampaknya, Revolusi Mental kurang mendapatkan perhatian kita semua. Kita larut dalam hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur,” kata dia.
Dikatakan AHY, Revolusi Mental menjadi bagian vital dalam upaya untuk mengembalikan karakter bangsa sesuai bentuk aslinya, yaitu karakter yang santun, berbudi pekerti serta bergotong royong. Untuk itu, dirinya menilai pembangunan karakter harus secara masif dilakukan serta disesuaikan dengan perkembangan zaman.
”It is a never ending journey karena perubahan, perbaikan, dan pembaharuan adalah keniscayaan yang abadi,” kata dia.
Meski begitu, AHY juga menyatakan orasi yang disampaikan bukanlah kecaman bagi pemerintah yang berkuasa saat ini. Sebab, dirinya juga menyadari pengeloaan yang dilakukan tidaklah mudah. Terlebih, Indonesia sebagai negara besar memiliki ragam permasalahan yang terbilang kompleks. ”Ini otokritik, bagi kita semua, rakyat Indonesia,” kata dia. (mg1/ign)
