BANDUNG – Hasil penghitungan KPU Jawa Barat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pilgub Jabar 2018, menetapkan jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 31.735.133 orang.
Lalu berkurang menjadi 31.730.042. Padahal, pada DPT Pilgub 2013 tercatat 32.646.000. Dari penelusuran Majelis Rakyat Indonesia, adanya perubahan DPT di Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu.
Misalnya, perubahan DPT Kabupaten Indramayu karena adanya kesalahpahaman antara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaalu) setempat dan KPU Indramayu soal 8 ribu pemilih yang dianggap belum terdaftar.
Dari 8 ribu pemilih di Indramayu yang baru disahkan masuk dalam DPT, 5.000 pemilih sudah tercantum. Sedangkan untuk sisa 3 ribu pemilih lainnya belum tercatat sama sekali.
Selain itu, tiga daerah lainnya seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur dilakukan penetapan pelaporan terkait adanya penambahan dan pengurangan jumlah pemilih.
Bahkan, dari penelusuran tim, ada anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan di Bogor, tidak masuk DPT. Setelah diprotes ke KPU, baru namanya dimasukan.
Selain itu, dari data elektronik informasi daftar pemilih, terjadi ketidak sesuaian data misalnya jenis kelamin pemilih serta tidak sesuai antara nomor kependudukan dengan nama pemiliknya.
Data menunjukan, sebanyak 223 ribu pemilih harus dikeluarkan datanya dari daftar pemilih sementara (DPS) akibat tidak dikenali oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Sebelumnya, Disdukcapil melansir sebanyak 923 ribu data pemilih tidak dikenali usai dilakukan penyisiran dan verifikasi ulang.
Dari data-data di atas, Majelis Rakyat Indonesia (MRI) yang mengharapkan pilkada memakai data akurat, menilai adanya penurunan jumlah DPT yang siginifikan. Seperti, tahun 2008 DPT ada 27.933.253, dan tahun 2013 DPT berjumlah 32.646.000.
”Kondisi itu akibat data 2013 dijadikan dasar, tidak akurat atau tidak ada ketunggalan data, pembaruan data mutasi penduduk kurang valid, serta adanya data siluman seperti data kematian yang tidak diperbarui,” kata Sekjen MRI, Matdon.
Selain DPT yang berkurang dari jumlah sebelumnya, akibat persoalan administrasi yang jelek ditambah persoalan e-KTP yang berlarut-larut, yang paling penting lagi ialah kinerja KPU Jabar dalam sosialisasi soal Pilkada jabar beluk dirasakan maksimal.
