Uu melanjutkan, jika Kementerian memaksakan untuk memberi sertifikasi ulama, menurutnya tidak akan berhasil karena adanya keterbatasan dari pemerintah tersebut.
“Ulama se-Indonesia ini ada berapa? Miftahul Huda saja setahunnya mencetak 12 ribu. Tapi lihat orang Kemenagnya ada berapa? Enggak akan cukup,” tandasnya. (rmo/nie/ign)