”BSF adalah pemegang otoritas yang mengkoreksi materi setiap tayangan sinetron dan film. Saya pikir BSF lah yang layak untuk menilai apakah sinetron Deddy Mizwar itu kampanye atau tidak,” ujar Asep.
Sependapat dengan Asep Wahyuwijaya, Praktisi hukum Universitas Pasundan, Dedy Mulyana mengatakan, untuk.menerapkan hukum harus belaku bagi semua orang.
Selain itu, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan dalam menyikapi masalah tayangan sinetron calon kepala daerah ini. ”Asas praduga tak bersalah harus digunakan karenan belum tentu Deddy Mizwar berkampanye dalam tayangan sinetron ini,” kata Dedy. (yan/ign)
