BANDUNG – Menempuh perjalanan Jakarta-Bandung sepanjang lebih kurang 166 km, menaiki Kerata Api Argo Parahyangan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pulang ke Bandung memboyong piala Parasamya Purnakarya Nugraha. Sebuah tanda kehormatan tertinggi, atas berhasilnya Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan dari Presiden Republik Indonesia.
Gubernur Ahmad Heryawan mengungkap kunci keberhasilannya. Kata kuncinya, yakni komitmen. ”Satu adalah komitmen, kepala daerah ini nanti masuk ke program kerja, yang kemudian meramu program tersebut menjadi program pemerintahan, pembangunan, masyarakat. Maka seluruh kepala daerah, juga bupati/ walikota harus meneguhkan komitmennya guna mensejahterakan masyarakat,” kata Ahmad Heryawan.
Selain itu pemimpin juga harus konsisten, yakni apa yang pernah dicapai lalu, dikemudian hari harus dipertahankan, atau diusahakan hasil yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, suatu prestasi harus jadi tradisi.
Karena hal itulah diperlukan penyelarasan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota. Itu juga akan menjadi salah satu kunci, peningkatan kinerja dan prestasi suatu daerah. ”Salah satu upaya lainnya, yakni mensinkronkan program kerja dengan Pemerintah Pusat, termasuk juga penyelerasan program Pemda Kabupaten/Kota dengan Provinsi,” ujar Aher.
Berikutnya, perlu adanya pengawasan. Karena, program hanyalah jadi program, bila tidak diawasi. Tidak akan ada dorongan untuk terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Pembangunan perlu diarahkan keprogram-program yang efektif, tepat sasaran, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian sesuai pula dengan janji kampanye kepala daerah. ”Juga efisien, itu adalah biayanya tepat, tidak berlebih, dan juga tidak kurang,” katanya.
Meski demikian diakui Heryawan, ada sedikit penurunan prestasi kinerja Kota di Jawa Barat. Pada tahun lalu, 4 kota di Jawa Barat masuk Sepuluh besar. Dari 10 itu hanya 1 kota yang bertahan yakni Kota Bandung. Aher bersyukur, ada Kabupaten Kuningan yang masuk kategori Kepala Daerah Terbaik.
Adapun penilaian kinerja terbaik itu, didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tahunnya.
Penilaian yang sesungguhnya, bukanlah penilaian dari Kemendagri saja, penilaian kinerja pemerintahan ini merupakan nilai komprehensif yang mencakup 700 indikator dari semua kementerian/ lembaga Pemerintah Republik Indonesia. Baik secara administratif, pembangunan daerah, ataupun sosial kemasyarakatan. ”Ini prestasi bersama, seluruh komponen masyarakat, juga media. Kemudian bersama-sama bekerja, hadirlah prestasi,” kata Aher.