NGAMPRAH- DPRD Kabupaten Bandung Barat meminta agar seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) bisa beraktivitas kembali dengan normal paska adanya kasus OTT oleh KPK beberapa waktu lalu. Plt Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra diminta untuk aktif memberikan pembinaan dan motivasi kepada para kepala SKPD dan seluruh ASN agar mereka bisa kembali bekerja dengan normal tanpa ada rasa takut.
“Jajaran ASN dan kepala SKPD diminta untuk kembali beraktivitas terutama pelayanan kepada masyarakat dengan normal. Kami juga meminta agar Plt bupati oleh pak Yayat bisa memberikan pembinaan dan memberi motivasi kepada ASN struktural ataupun non struktural. Supaya mereka kembali beraktivitas seperti biasa jangan terpengaruh terlalu lama,” kata Ketua DPRD KBB sementara, Sunarya Erawan di Padalarang kemarin.
Paska kejadian tersebut, unsur pimpinan DPRD KBB telah mendatangi Plt Bupati dan Plt Sekda untuk menyampaikan keprihatinan. Sekaligus memberikan motivasi agar jalannya roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Bandung Barat terus berlangsung serta pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Baca Juga:Yayat Resmi Jabat Plt Bupati Bandung BaratPadukan Prestasi Antara Teknologi dan Religi
Diakui politisi Partai Golkar ini, apa yang menimpa Pemkab, dimana ada tiga kepala SKPD termasuk bupatinya yang ditangkap oleh KPK adalah sebuah bencana. Untuk itu, memang perlu waktu untuk menghilangkan perasaan traumatik khususnya dari kalangan birokrasi. Namun tidak dibenarkan pula jika karena persoalan itu aktivitas perkantoran menjadi lumpuh apalagi berminggu-minggu. “Ini pasti ada dampaknya, pembinaan dan pemulihan tidak cukup sekali. Untuk itu Kepala SKPD juga harus memberikan pencerahan kepada anak buahnya agar jangan sampai pelayanan menjadi terganggu,” tuturnya.
Dirinya percaya bahwa Plt Bupati Yayat T. Soemitra beserta Plt Sekda Aseng Djunaedi bisa mengatasi persoalan ini meskipun waktu kepemimpinan mereka kurang dari tiga bulan lagi. Mereka sangat paham persoalan yang terjadi dieksekutif karena selama ini berkecimpung di sana. Sehingga diharapkan muncul solusi atas permasalahan yang dihadapi sesuai dengan skala prioritasnya. “Buatlah kebijakan berdasarkan skala prioritas agar pelayanan pada masyarakat tidak terhenti. Termasuk jangan sampai agenda pembahasan LKPJ antara eksekutif dan legislatif menjadi terhambat akibat jabatan kepala SKPD kosong,” imbuhnya.