”Penangkapan lagi atau potensi adanya tersangka dari paslon Pilkada Jabar ini tentu tidak bisa diinformasikan, yang jelas Kita minta kejujuran atas laporan LHKPN ini secara terbuka, itu yang menjadi utamanya,” jelasnya.
Ditempat sama Kementerian Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan dilaksanakannya fakta integritas ini harus dilaksanakan denga sungguh-sungguh. Sehingga, dengan pembekalan ini jangan sampai besok ada yang kena OTT lagi oleh KPK, karena fakta integritas ini dilaksanakan di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada.
”Hal ini guna mengawal proses Pilkada yang sedang berjalan. Sehingga dengan fakta integritas diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang baik sesuai harapan masyarakatnya masing-masing,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh pasangan calon untuk tidak mencoba bermain-main di wilayah yang rawan korupsi antara lain perencanaan anggaran, APBD, dan perijinan. Dimana sekarang tercatat 89 kepala daerah yang bermasalah hukum karena terlibat pada persoalan tersebut.
”Selain itu, 357 anggota DPRD dan SKPD pun berurusan degan perencanaan anggaran yang akhirnya kena OTT,” katanya.
Untuk menghindari tindak korupsi, bukan saja atas kesadaran dari Paslon tetapi dari peran aktif masyarakat salah satunya media yang harus sama-sama mengawasi, begitu juga dengan kejaksaan kepolisian harus bisa mencegah tindak korupsi.
”Apapun gerak-gerik pasangan calon sampai langkah sekalipun akan diikuti (diawasi) media, kejaksaan, kepolisian, Bawaslu dan instansi terkait. Untuk itu, jangan coba-coba melakukan tindakan korupsi,” katanya.
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, kegiatan pembekalan dihadiri oleh 116 calon terdiri dari, 4 pasangan calon gubernur, dan 52 pasangan calon bupati/walikota se Jawa Barat. Yayat berharap kegiatan itu dapat menyempurnakan salah satu syarat pencalonan yang belum tuntas, dalam hal ini LHKPN.
”Mudah-mudahan bisa segera disampaikan ke KPUD Jabar, minimal H-30 sebelum pencoblosan,” katanya.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, kegiatan ini merupakan deklarasi anti korupsi dengan pihak KPK terhadap para pasangan calon, dengan kegiatan ini diharapkan akan melahirkan pemimpin yang berintegritas yang bisa mensejahterakan rakyatnya dan jauh dari korupsi.
”Mudah-mudahan ke depanya tidak ada lagi pejabat negara di Jabar yang kena OTT KPK, dan khususnya semoga Pilkada di Jabar akan aman seperti Pilkada sbeelumnya,” katanya. (mg2/ign)
