BANDUNG – Dewan Pers menilai masyarakat di luar pers dan pemilik media di Jawa Barat harus memiliki upaya untuk mewujudkan Pilkada yang cerdas dan damai.
Terlebih, kata Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Provinsi ini menjadi barometer para pasangan calon untuk menjaring suara khususnya menjelang Pemilu 2019.
Yosef mengungkapkan, melihat pasangan calon yang terlibat dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat semuanya merupakan calon-calon yang diusung partai besar. Dia menilai hal itu mungkin saja menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Untuk itu, masyarakat diimbau cerdas dan menggunakan hati nurani dalam memberikan dukungan kepada calon-calon terbaik.
”Kami ingin media bisa kondusif memberitakan, tentang jalannya kampanye. Dan memberikan semacam guideline pada publik dalam menyampaikan visi-misi pasangan calon,” kata Yosef di Bandung (10/4).
Dia melanjutkan, insan pers harus mampu mengawal pasangan calon terpilih agar bisa mewujudkan wilayah Jawa Barat jadi lebih baik serta bisa mensejahterakan masyarakat. Selain itu, banyaknya media yang bermasalah di Jawa Barat terutama di wilayah Cirebon, Kuningan dan Bekasi juga membuat Dewan Pers perlu memberikan peringatan agar insan pers memberikan kredibilitas.
Menurutnya, masalah yang terjadi pada media di wilayah Jawa Barat bagian utara adalah banyaknya media yang tidak jelas serta ada juga yang menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon pada Pilkada 2018. Sebelumnya, masalah tersebut terjadi sejak 2017 dan relatif berkurang sejak adanya nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri.
”Minimal dengan kita mengingatkan kepada mereka semua untuk hati-hati dalam meliput dan lebih menyuarakan kepentingan masyarakat,” kata dia.
Disinggung mengenai intervensi pemilik media, Yosef mengaku sampai saat belum mendapat laporan terkait adanya intervensi tersebut. Namun, dirinya mengimbau wartawan maupun pemimpin redaksi melapor ke Dewan Pers jika terjadi intervensi dari pemilik media agar memihak pada salah satu pasangan calon.
”Mereka bekerja untuk kepentingan public. Kalau mereka tidak diterima dan diintervensi pemilik media, masih ada tempat yang lebih bagus dan standarnya lebih tinggi yang bisa mempekerjakan mereka,” kata dia.
