SOREANG – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung mengalami peningkatan di tahun 2017, yaitu mencapai 71,28 poin. Angka ini meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 70,69 poin.
Bupati Bandung Dadang M. Naser, menilai kontribusi indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat berpengaruh cukup besar pada tingkat pencapaian IPM Kabupaten Bandung di tahun tersebut.
Dia menyebutkan, peningkatan IPM terjadi di tiga komponen indikator makro, yaitu indeks pendidikan 63,94 poin, kesehatan 81,74 poin dan daya beli sebesar 69,29 poin. Sehingga, pencapaian indikator makro pembangunan tersebut merupakan hasil kerja dari seluruh bidang pembangunan.
“Capaian ini merupakan wujud sinergitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Bandung, masyarakat dan dunia usaha,” jelas Dadang ketika memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD Soreang kemarin (1/4)
Dia memaparkan, pelaksanaan pembangunan mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan termasuk yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 yang telah ditetapkan.
Sedangkan pada RKPD 2017, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, dengan visi Memantapkan Kabupaten Bandung Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.
“Visi tersebut dituangkan dalam 5 (lima) prioritas pembangunan meliputi Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Memantapkan pembangunan infrastruktur, Peningkatan kualitas lingkungan, Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan Peningkatan ketahanan pangan,” tandas Dadang.
Beberapa kebijakan strategis telah dilakukan pihaknya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Kebijakan tersebut antara lain Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Percepatan peningkatan kondisi jalan menuju jalan mantap, Program Gerakan Sejuta Muzaki, Program persiapan Sabilulungan 1000 kampung, Peningkatan upaya pengendalian bencana banjir melalui pembangunan situ, danau, dan embung serta penyediaan air baku, Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman (RAKSA), Pemantapan kemandirian pangan dan SPM ketahanan pangan serta perlindungan pangan, Peningkatan layanan pendidikan, Percepatan penurunan angka kemiskinan, Optimalisasi pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat, dan lain-lain.
“Selain beberapa kebijakan strategis, peresmian jalan tol Soreang – Pasirkoja (Soroja) sepanjang 10,57 km, menjadi jalur alternatif tercepat. Akses baru ini bisa mempercepat pengembangan wilayah dan perekonomian masyarakat, terutama pada sektor agrobisnis, pariwisata dan industri kecil,” imbuh Dadang Naser.
