CIMAHI – Sering terjadinya macet di bundaran Leuwigajah pada jam sibuk membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Cimahi mengusulkan akan membuat jembatan baru.
Kepala Dinas PUPR Ahmad Nuryana bersama Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah mengajukan rencana pembuatan jembatan tersebut. Bahkan, permintaan ini sudah disampaikan berkali-kali.
’’ Nah, pada 2018 ini pihaknya melalui Bappeda kembali mengajukan pembangunan Double Track Leuwigajah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik jalan,’’jelas Nuryana ketika ditemui kemarin (27/3)
Dia memaparkan, pada saat forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, pernah juga mengusulkan pembangunan double track langsung ke Kadis Bina Marga Provinsi. Namun, rencananya ini katanya akan dimasukan pada anggaran 2019.
Menurutnya, bila rencana ini dilakukan pembangunannya masih tergantung pada rekomendasi dan izin dari pemerintah provinsi. Sebab, kebijakan pembangunan sepenuhnya ada dari pihak Bina Marga provinsi. Sedangkan, pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan dan menunggu.
Kendati begitu, bila ada pembangunan jembatan Leuwigajah ini dilakukan salah satu kendala yang akan dihadapi adalah posisi jembatan yang akan dibangun, berdiri di atas lahan milik Jasa Marga. Artinya kewenangannya ada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga harus menerbitkan izin dan rekomendasi.
“Mudah-mudahan proses izin dan rekomendasi dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR bisa segera diproses dan terbit dalam jangka waktu tidak terlalu lama,” jelasnya.
Selain mengusulkan pembangunan jembatan pihaknya juga sudah mengajukan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan karena kerap dilalui truk bertonase besar.
“Sudah kita usulkan juga. Di Leuwigajah itu kan jalannya semua milik provinsi, jadi pekerjaannya tergantung Bina Marga provinsi juga, tidak bisa oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Seketaris Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Chanifah Listiyarini mengakui jika pemangkasan anggara di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 kemarin menjadi kendala realisasi pembangunan Double Track Leuwigajah.
“Pada tahun ini kami sudah membuat shopping list yang akan diajukan ke provinsi, mengenai kebutuhan apa saja yang harus disediakan di Cimahi, salah satunya kebutuhan mendesak jembatan Leuwigajah itu,” ungkapnya.