BANDUNG – Anggota komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Darius Dologsaribu menilai peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung pada Selasa (20/3) lalu, akibat kerusakan lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Politisi dari PDI Perjuangan itu menilai bencana di kota Bandung tidak perlu terjadi. Jika Pemerintah provinsi Jabar dan kabupaten/kota bisa duduk bersama membahas persoalan kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara.
”Selama ini tidak pernah ada rapat koordinator (rakor) yang khusus membahas KBU, antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga tak heran, jika sudah terjadi bencana akibat kerusakan KBU. Lucunya baik pemprov maupun Kabupaten/kota malah terjadi saling tuding tidak mau disalahkan,” kata Darius saat di temui di ruang kerjanya kemarin (27/3).
Seharusnya kata dia, persoalan ini jangan saling tuding siapa yang salah akibat banjir bandang yang meninpa kota Bandung teresebut. Untuk gubernur termasuk wakil gubernur, bupati dan wali kota, harus bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap bencana tersebut.
”Sok duduk berama saling buka data. Jadi tahu siapa yang salah, jangan terus saling menyalahkan kasihan warga yang jadi korban,” sebutnya.
Di dalam rakor tersebut nantinya, imbuh Darius, juga termasuk dibahas mengenai law enforcement atau penegakan hukum bagi setiap pelanggar Perda No 26/2016 tentang Pengendalian KBU.
”Tapi karena rakor tersebut tidak pernah ada, maka saat terjadi bencana akibat kerusakan KBU, yang ada malah saling tuding. Padahal sudah jelas-jelas di bagian hulu KBU, sudah terjadi penggundulan lahan yang tersistematis dan massif. Kami sangat prihatin dengan kondisi hulu KBU ini. Artinya moratorium pembangunan kawasan KBU tidak dilaksanakan, Apabila hal ini tidak disikapi sesegera mungkin, maka dengan sendirinya, alam lagi yang akan bicara,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut dibutuhkan karena KBU berada di lintas wilayah, sehingga integrasi dari semua pihak diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Terutama dalam melihat kondisi lingkungan di kawasan tersebut yang cukup mengkhawatirkan.
”Saya sudah meninjau langsung bagaimana kondisi di wilayah KBU, ternyata cukup parah karena hutan banyak yang gundul. Gantinya dijadikan perkebunan dan pertanian dengan tanaman yang tidak dapat menahan air atau tanah,” katanya.
