NGAMPRAH – Kawasan Bandung Utara (KBU) sepertinya tidak akan habis untuk dibicarakan. Sebab, daerah KBU merupakan penyangga sebagai kawsan resapan air bagi wilayah Bandung Raya.
Kendati begitu, kondisinya sekarang KBU sudah bukan lagi menjadi resapan air. Sebab, berbagai pembangunan di kawasan tersebut sampai detik ini masih berlangsung demikian pesatnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Inen Sutisna mengaku sangat prihatin dengan pembiaran pembangunan di KBU tanpa melalui izin. Sehingga, perlu ada penindakan tegas dari pemerintah agar memiliki efek jera.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat ini Komisi I akan berkoordinasi dengan dinas terkait akan melakukan sidak keberbagai wilayah di KBU untuk melihat dari dekat kawasan tersebut.
’’ Bila ada bangunan tidak berizin di KBU. Kami juga akan melakukan sidak ke berbagai wilayah,’’ tegas Inen.
Inen memaparkan, sebetulnya banyak laporan dari warga mengenai bangunan baru yang tidak mengantongi izin atau menyalahi kontruksi bangunan. Hal itu, tidak bisa dibiarkan karena dapat membuat pengusaha membangun seenaknya.
“Laporan kami terima baik dari masyarakat maupun LSM. Laporan itu kami tindak lanjuti dengan cek ke lapangan untuk memastikan kebenarannya. Terbukti setelah kami cek memang banyak yang menyalahi aturan termasuk sejumlah objek wisata baru di Lembang,” terangnya.
Dia memandang, perlu adanya ketegasan dari pemerintah dalam menindak dan memberikan sanksi bagi pengusaha nakal yang nekad melanggar aturan. Bila dibiarkan, ujar dia, lingkungan di KBU akan rusak.
“KBU ini memang menjadi pilihan para pengsaha untuk berinvestasi, tapi harus juga diikuti dengan aturan yang benar,” paparnya.
Sementara itu yang paling aneh, Pemkab Bandung Barat tidak memiliki data luas KBU yang masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya itu, luas areal dan jumlah bangunan di KBU juga tidak dimiliki oleh Pemkab. Padahal di kawasan resapan air ini, berbagai bangunan baru, terutama di sektor pariwisata terus bermunculan setiap tahun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Satu Pintu KBB Ade Zakir mengakui, tidak memiliki luas wilayah KBU yang masuk Kabupaten Bandung Barat. Sebab untuk mengetahui luas KBU yang masuk wilayah KBB dibutuhkan Foto Citra Satelit. Bahkan, pihaknya juga tidak mengantongi berapa jumlah bangunan ilegal di KBU.
