Potensi Kerja sama Pemerintah Daerah dengan PIP dalam mengangkat ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan antara lain:
1. Frontliner Pengentasan Kemiskinan. Pemda sangat memahami kondisi kemiskinan di wilayahnya sehingga dapat rekomendasikan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan. Pemda juga dapat mengunggah data Usaha Mikro di lingkup wilayahnya ke dalam SIKP untuk menjadi calon debitur Kredit Program. Selain itu, Pemda dapat mengembangkan UMKM sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan dan melakukan sosialisasi bahwa untuk dapat mendapatkan akses pendanaan dari pemerintah, tidak diharuskan memiliki jaminan sepanjang mau berusaha dan tekad keluar dari jurang kemiskinan.
2. Verifikator koperasi di wilayahnya. Sebagai regulator koperasi-koperasi di wilayahnya, Pemda dapat memberikan rekomendasi koperasi yang layak dikerjasamakan dengan PIP melalui BUMN penyalur utama yakni PT Bahana (Persero).
3. Investor dalam Skema “Sharing Fund”. Sebagai ‘Coordinated Fund’ PIP menerima investasi dari Pemda. Dana investasi tersebut dikelola dalam suatu ‘pool of fund’ yang ditempatkan pada pihak yang terpercaya (trustee) yakni bank yang ditunjuk sesuai kesepakatan antara Pemda dan PIP. Selanjutnya dana ini digunakan untuk membiayai nasabah-nasabah ultra mikro di wilayah Pemda sesuai potret kemiskinan daerah masing-masing.
4. Offtaker dalam Skema Penyerapan Hasil Panen Produk Pertanian. Salah satu kendala bagi UMKM produktif adalah pemasaran. Olh karena itu perlu dibuat marketplace bagi UMKM. Di sini kerja sama PIP dan Pemda diharapkan dapat membentuk market place tersebut. Pemda dapat membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berfungsi sebagai pembeli (offtaker) hasil-hasil pertanian dengan harapan pada saat musim panen harga produk pertanian dapat dijaga agar tidak terlalu murah akibat over supply. BLU dapat memanfaatkan gudang-gudang yang dimiliki Pemda sebagai jaminan resi gudang (SRG) yang dapat diagunkan ke bank sebagai sumber pendanaan BLU.***
** Penulis adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat