NGAMPRAH – Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) sejauh ini tidak memiliki data konkrit. Bahkan, sekitar 70 persen tidak dilaporkan ke Pemkab Bandung Barat.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Eriska Hendrayana mengatakan, selama ini laporan soal CSR dari perusahaan masih belum terkoordinir dengan baik antara pemerintah dengan perusahaan.
Padahal, perusahaan besar yang memiliki kewajiban menyalurkan CSR diharuskan juga dengan laporan data kepada pemerintah.
“Makanya mulai tahun ini kami akan memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah perusahaan tersebut,” katanya.
Menurut dia, bila CSR ini dapat terkoordinasi dengan baik maka bisa selaras dengan program pemerintah yang dijalankan. Dia mencontohkan, ketika pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan ruang kelas baru, maka CSR bisa membantu untuk mempercepat pembangunan.
“Selama ini, kita belum nyambung antara program pemerintah dan perusahaan. Kami harapkan, minimal ada laporan data soal CSR ini,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, kini pemerintah daerah pun sudah memberikan surat edaran terkait rencana program CSR kepada perusahaan. Terlebih, di KBB sangat banyak perusahaan-perusahaan besar jasa maupun industri berdiri.
“CSR ini amanat undang-undang. Dan di tahun ini juga, kita ingin ada perusahaan yang berinisiatif melaporkan rencana yang akan dilakukan. Karena CSR yang disalurkan setiap tahun sangat besar, sebagai contoh bank bjb saja untuk satu tahun mencapai Rp1,6 miliar,” terangnya.
Lebih lanjut Eriska menambahkan, CSR sangat berperan penting untuk membantu masyarakat. Adapun di antaranya bisa berkontribusi dalam bidang pendidikan, pekerjaan hingga sosial.
“Bila CSR itu memang disalurkan tentu sangat berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Rata-rata perusahaan memberikan CSR-nya ke daerah terdekat dengan lokasi perusahaan,” ujarnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Bandung Barat terus mendorong peran CSR dari beberapa perusahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk berkontribusi mengatasi pengganguran.
Menurut Wakil Ketua DPRD KBB Samsul Maarif, dengan program CSR tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bandung Barat. “Intinya CSR itu harus benar-benar tepat sasaran dan dirasakan bagi masyarakat. Mulai untuk pendidikan dan mengurangi angka pengangguran, harus ada kontribusi besar bagi masyarakat,” tandasnya. (drx)
