BANDUNG – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum meminta Presiden Jokowi menjadi juru kampanye (jurkam) dalam pemilihan gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar 2018). Sebab, suara PDIP yang mengusung pasangan Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) masih tinggi di Jawa Barat.
Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Abdy Yuhana menegaskan, belum mengonfirmasi soal kemungkinan Jokowi menjadi jurkam Hasanah.
”Pak Jokowi saya belum konfirmasi. Tapi kemungkinan enggak (jadi jurkam),” kata Abdy di Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, kemarin (5/2).
Presiden sendiri tidak dilarang menjadi jurkam. Namun, dia menegaskan, pihaknya tidak akan memaksakan Jokowi jadi jurkam dengan satu alasan memenangkan Hasanah di Jabar. ”Kita menempatkan Pak Jokowi sebagai kepala negara ya. Kepala negara kan milik semua rakyat,” ungkapnya.
Dia menyebut, PDIP berpengalaman menghadapi pilkada tanpa Jokowi sebagai jurkam. Tidak hanya di tingkatan pilkada kabupaten/kota, di pilgub juga berlaku sama.
Meski tanpa Jokowi sebagai jurkam, PDIP yakin akan ada Jokowi Effect di Pilgub Jawa Barat. Keberadaan Jokowi sebagai kader PDIP diyakini akan jadi magnet bagi pemilih agar di pilgub nanti memilih kandidat yang diusung PDIP.
Optimisme itu diperkuat dengan elektabilitas dan popularias Jokowi serta PDIP di Jawa Barat yang menurutnya tinggi. ”Saya kira ada lah (Jokowi Effect, Red), tidak bisa dibantah itu. Faktanya, di Jawa Barat elektabilitas dan popularitas Pak Jokowi maupun PDIP tinggi,” tuturnya sambil menambahkan, data survei yang disampaikan merupakan hasil dari survei Saiful Muzani.
Soal dana kampanye? Abdy mengatakan, dana kampanye untuk pemenangan pasangan Hasanah selama masa Pilkada Jawa Barat didapatkan dari sumbangan para kader. Dana patungan tersebut akan menggelontor dari semua elemen pendukung.
”Terkait dengan dana, kami gotong royong. Setiap Pilkada kami juga membangun kultur gotong royong itu. Ya semua kan kader PDI-Perjuangan ini ada yang di legislatif ada pengusaha, eksekutif, semua turut serta berpartisipasi,” urainya.
”Tapi untuk anggota legislatif yang berasal dari PDI-Perjuangan yang dapilnya berada di Jawa Barat bersifat wajib,” sambungnya.
Dia memerinci, saat ini jumlah anggota legislatif dari PDI-Perjuangan Jawa Barat adalah 244 anggota DPRD kabupaten/kota. Sebanyak 20 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan 18 anggota DPR RI. ”Saya kira semua wajib untuk bergotong royong,” imbuhnya.
