Di tempat yang sama, Komisioner Divisi Hukum KPUD Jawa Barat Agus Rustandi menambahkan, perhitungan batas dana kampanye tersebut mengacu tujuh aspek. Di antaranya biaya pertemuan terbatas, jasa konsultan, pembuatan bahan kampanye dan alat peraga. Angka ini pun dinilai cukup efisien dengan mempertimbangakan perhitungan 10 persen untuk alokasi biaya macam-macam bahan kampanye dan APK kecuali pamplet hanya 1 persen.
”Jika yang menjadi dasar perhitungannya biaya APK dan bahan kampanye 100 persen maka angka yang muncul pasti di atas Rp 1 triliun,” terangnya.
Dia memastikan, KPUD Jabar akan mengaudit dan menganalisi agar praktik kecurangan angka tidak terjadi. Namun demikian, dia tidak membantah jika pembuktian tersebut akan cukup menyulitkan.
”Maka KPUD Jabar hanya bisa meminta komitmen dari masing-masing pasangan calon untuk bisa berkomitmen terhadap hal ini. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat pun ikut mengawasi bersama dana kampanye ini,” harapnya.
Sementara itu mengenai rekening untuk dana kampanye, pembuatan rekening tersebut diserahkan kepada masing-masing pasangan calon. Namun rekening yang dibuat harus dari bank umum yang diwajibkan rekening tersebut atas nama salah satu pasangan calon atau gabungan partai politik.
”Rekening ini untuk menampung seluruh dana kampanye baik itu sumbangan warga, partai politik, PT ataupun pasangan calon itu sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat sekaligus salah satu anggota tim kampanye pasangan calon Hassanah, Abby Yuhana mengatakan, angka Rp 473.392.230.787 dinilai cukup baik. Dan pasangan calon TB Hassanuddin dan Anton Charliyan tentunya akan mematuhinya.
”Setelah angka ini ditetapkan, kami akan mulai menginventarisir kebutuhan seperti APK yang tentunya dari KPUD Jabar tidak cukup. Maka, kami akan menambah sekitar 150 persen,” katanya.
Adapun karena kebutuhan pokok di Pilgub Jabar 2018 ini lebih banyak dibiaya APK, maka selain akan menambah porsi APK dan bahan kampanye. Pasangan calon Hassanah pun tentu akan fokus pada biaya sosialisasi karena menggerakkan mesin partai dan saksi menjadi biaya yang paling tinggi di Pilgub Jabar 2018.
”Untuk menyiasatinya, kami akan menggunakan gotong royong terutama untuk menggerakkan mesin partai, dan syukurnya banyak dari kader kami yang tidak diminta sudah berinisiatif membantu dari menyumbang APK dan bahan kampanye,” tandasnya. (mg2/rie)
