CIMAHI – Sesuai undian yang telah disetuji para pengurus partai sebelumnya, maka pada hari Selasa, 30 Januari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi melakukan verifikasi faktual (Verfak) kepada empat partai yang ada di Kota Cimahi.
Ketua KPU Kota Cimahi, Handi Dananjaya mengatakan, pihaknya melakukan verfak kepada Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar dan Partai Demokrat.
“Golkar merupakan Partai yang paling banyak mengentry anggotanya ke sipol yaitu 1.789 anggotanya. Sehingga cuplikan lima persen yang kita sampling adalah 90 orang,” jelas Handi disela sela verfak di Kantor DPD Golkar Cimahi kemarin (30/1).
Menurut Handi, dalam Verfak tersebut, pihaknya mengkrosecek KTP- elektronik dan KTA setiap anggotanya. Sebab, berdasarkan keputusan Nahkamah Konstitusi (MK) anggota partai dipilih oleh pengurus partai sendiri. Sehingga, mustahil kalau anggota yang di daftarkan bukan anggota dari parpol tersebut.
Handi menjelaskan, karena keterbatasan waktu yang hanya tiga hari, maka filosofi pembuatan aturan verfaknya mekanismenya dilakukan oleh pengurus partai politik.
“Memang kelihatannya dari tiga partai yang sudah kami lakukan verfak tidak banyak kendala. Sampai saat ini anggota yang diusulkan parpol belum ada anggotanya yang menyatakan bukan anggota parpol,” jelasnya.
Hasil verfak, lanjut Handi, akan di sampaikan pada 2 Februari 2018. Dari apa yang sudah dilakukan pihaknya, Handi menilai semua partai berpotensi memenuhi syarat.
Sedangkan terkait keterwakilan kepengurusan 30 persen perempuan, Handi menyebutkan, untuk kontek kepengurusan di Provinsi dan Kabupaten Kota hanya memperhatikan saja.
“Aturan KPU mengharuskan pengurus kepada KPU kabupaten kota termasuk provinsi untuk menghadirkan pengurus. Semua partai yang di verfak tadi kelihatanya sudah terwakili,” imbuhnya.
Handi mengimbau agar parpol betul betul memperhatikan dan menyempatkan untuk hadir saat pelaksanaan verfak. Apalagi, ketua, seketaris dan bendahara serta anggota harus menyempatkan hadir agar tidak menghambat proses verfak.
Ditempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Ali Hasan menganggap, apa yang dilakukan KPU dengan memverifikasi setiap keanggotaan partai merupakan bagian dari pendidikan politik untuk disiplin dan tertib administrasi.
“Hari ini partai Golkar menyiapkan apa apa yang menjadi kewajibannya. Seperti 30 persen kepengurusan wanita, lima persen anggota dari sipol yang dilaporkan dan lain lain,” pungkasnya. (ziz/yan)
