BANDUNG – Perolehan realisasi anggaran bagi Provinsi Jawa Barat pada 2017 lalu telah mencapai hasil maksimal dan signifikan untuk penyerapan anggaran.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, untuk realisasi tercataata ampai tutup buku sebesar 95,77 persen. Realisasi anggaran ini mengalami kenaikan dibanding realisasi anggaran 2016 yang mencapai 93,91 persen.
Menurutnya, penyerapan anggaran pada 2017 merupakan prosentase tertinggi di Indonesia. Sebab, berdasarkan catatan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) total volume anggarang yang sebsar Rp34,7 triliyun dapat direalisasikan sebesar Rp 33, 2 triliun atau sebesar 95,77 persen,
“Jadi kita hanya memiliki anggaran sebesar Rp 1,4 triliun sebagai Silpa untuk tahun yang akan datang,”ucap Heryawan ketika ditemui kemarin (1/1)
Dirinya menyebutkan, untuk APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan Rp 4,8 atau sekitar 1,87 persen bila dibanding dengan APBD 2016 yang sebesar Rp 29,8
Heryawan mengaku sangat puas dengan capai tersebut. Sebab, perolehan tersebut merupakan capai terbaik sepanjang menjabat sebagai Gubernur.
“Alhamdulillah, para ASN Pemprov Jabar memang luar biasa, mereka dapat mengawal program pelayanan publik dengan merealisasikan anggaran sesuai jadwal dan skema yang sudah direncanakan,” ucap dia.
Dirinya menilai, pada tahun lalu dengan serapan 93,91 persen saja sudah tertinggi di Indonesia, Saya rasa capaian tahun ini di 95,77 persen juga akan masuk tertinggi.
Heryawan memaparkan, pencapaian terbaik lainnya dalam tata kelola keuangan adalah tahun ini ketika Pemprov Jabar dapat menetapkan APBD tahun 2018 tepat waktu. Bahkan bisa diikuti seluruh pemerintah Kabupaten/Kota.
Hal ini, menunjukkan fungsi pembinaan dan layanan evaluasi APBD Kabupaten/kota oleh Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan baik. Sehingga, dengan penyusunan APBD yang tepat waktu ini dan disertai opini WTP, berpeluang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.
“Para pengelola keuangan kita telah berhasil mengawal penetapan APBD tepat waktu untuk Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Jawa barat, sehingga memastikan belanja pemerintah untuk program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan diawal tahun 2018,” tutup Heryawan (yan)
