BANDUNG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Didi Ruswandi mengakui jelang libur panjang pihaknya kerap kewalahan saat mengatur lahan parkir di kawasan wisata. Hal itu lantaran saking banyaknya jumlah kendaraan yang masuk.
”Iya da lahan untuk parkirnya cuma segitu,” kata Didi pada Jabar Ekspres ditemui di Jalan Laswi Kota Bandung.
Untuk mengantisipasi libur panjang Tahun Baru 2018, dia mengimbau wisatawan yang akan berkunjung ke Bandung agar tidak menggunakan kendaraan pribadi. Bahkan Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil sempat menyarankan agar menggunakan angkutan umum saja. ”Ya, kalau masih menggunakan kendaraan pribadi. Ya, pasti terus padat tempat parkirnya,” jelas Didi.
Tidak hanya sekadar memberikan imbauan, pihaknya mengajak para wisatawan agar menggunakan Bandung Tour on Bus (Bandros) untuk ke tempat wisata yang ada di kota Bandung. ”Kita akan ada penambahan rute, dan armada Bandros jadi warga bisa naik Bandros ketimbang bawa kendaraan sendiri,” ucapnya.
Penambahan rute tersebut terang Didi, ada tiga titik dari titik awal di Jalan Wastukencana (Balaikota) ke arah Dago, dan Asia Afrika. “Jadi warga, kalau mau wisata ke beberapa tempat bisa menggunakan Bandros,” sambungnya.
Terkait pergantian tahun 2018, banyak harapan yang dia inginkan salahsatunya dia berharap adanya kedisiplinan dari para pengendara dalam berlalulintas dapat terbangun.
Selain itu juga dia telah membuat komitmen khusus dengan sejumlah koperasi angkota kota (angkot) terkait masalah waktu ngetem, menunggu penumpang. Permasalahan angkot ngetem dengan jangka waktu lama memang banyak dikeluhkan sejumlah pihak.
”Untuk masalah ini kita sudah berkoordinasi dengan sejumlah koperasi angkot, dan mereka sepakat angkot wajib berseragam dan maksimal ngetemnya itu hanya dua menit saja,” tuturnya.
Prioritas lainnya, diungkapkan Didi yakni menambah trayek Trans Metro Bandung (TMB) dan konversi angkot ke bus. Maret 2018 mendatang, bus konversi ini ditargetkan sudah beroperasi.
Didi mengakui, tantangan yang paling sulit adalah membangun mindset (pola pikir) soal mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi publik. Untuk itu, kebijakan pemerintah ke depan harus pro terhadap transportasi publik agar masalah kemacetan bisa diatasi.
