”Intinya dari program tersebut ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, makanya digelontorkan lah program bantuan Rp 100 juta per RW ini,” ucapnya.
Tata menjelaskan, dalam program alokasi anggaran Rp 100 juta per RW ini, tentunya apa yang dilakukan disetiap RW akan berbeda-beda tergantung dari kebutuhan RW masing masing. Namun apa yang direncanakan setiap RW tidak lepas dari usulan masyarakat pada waktu musrenbang yang dilakukan tahun lalu di level RW.
Mekanisme dari program ini, pemerintah tidak akan langsung memberikan bantuan berupa uang tetapi akan diberikan dalam bentuk kegiatan yang akan diakomodir oleh kelurahan dan kecamatan. ”Dari total anggaran Rp 100 juta tersebut, untuk fisik dan non fisik sebanyak Rp 72 juta. Sisanya untuk insentif posyandu, linmas dan kebutuhan lain seperti bayar sewa internet,” jelasnya.
Namun untuk program alokasi anggaran Rp 100 juta per RW, saat ini masih menunggu finalisasi untuk melakukan peraturan wali kota (Perwal). ”Agar juklak juknisnya jelas di lapangan. Intinya tolak ukur dari Rp 100 juta per RW itu adalah berapa persen pemberdayaan masyarakat yang bisa muncul dari anggaran tersebut. Untuk misi nomor Lima lainnya yang bisa direalisasika pada 2018 adalah bantunan kematian khususnya untuk warga yang miskin. Tapi kita juga masih mengupayakannya, sebab perwalnya juga masih dibahas,” bebernya.
Program prioritas unggulan lainnya yang juga dapat direalisasikan pada 2018, kemudahan birokrasi. Dimana program ini bertujuan untuk melakukan peningkatan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan publik khusunya dilevel kecamatan dan kelurahan. ”Contohnya konsep pelayanan Sasarengan Lengkapi Persyaratan (Sapakat) di Cimahi Utara, itu merupakan salah satu langkah untuk memudahkan birokrasi,” paparnya.
Penanganan banjir dan penguraian kemacetan juga dapat terakomodir pada 2018 sebagai wujud misi nomor Empat tentang mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Untuk penanganan banjir ini, akan difokuskan pada penanganan banjir Melong. ”Untuk penanganan banjir Melong, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 sampai Rp 65 miliar yang akan digunakan terutama untuk pembebasan lahan,” aku Tata.
Meski Pemerintah sudah menyiapkan anggaran, namun jika berbicara penanganan banjir Melong, menurut Tata tidak akan dapat diselesaikan dalam setahun, sebab penyelesaian banjir Melong ini harus melibatkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Padahal, lanjutnya, Wali Kota Cimahi berharap penanggulangan banjir melong bisa terselesaikan di 2019.
