BANDUNG – Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata masih banyak menggunakan gas bersubsidi elpiji 3 Kilogram (Kg) bersubsidi. Padahal, hampir 90 persen ASN bisa dikatakan berkategori mampu.
General Manager PT Pertamina MOR III Herman MZ mengatakan, akibat kondisi ini banyak dari masyarakat yang sebetulnya di sebut berkategori miskin menjadi tidak kebagian gas bersubsidi tersebut.
“Iya, ASN mampu di Jabar masih banyak menggunakan gas elpiji 3Kg yang disubsidi itu, akibatnya mengganggu warga miskin yang beli hanya 1 saja. Sedangkan yang mampu ini beli 3 sekaligus, jadi kasian dan ganggu distribusi,” tutur Herman kepada Jabar Ekspres, Bandung, belum lama ini.
Baca Juga:Cari Rezeki dari Datangnya Banjir31 Kecamatan Rawan Bencana
Dirinya menegaskan, seharusnya para ASN yang mampu secara ekonomi tidak boleh membeli gas elpiji 3 Kg sebab, Gas tersebut diperuntukan masyarakat miskin.
Larangan ini lanjut dia hanya sebatas himbauan. Sebab, tidak ada sangsi dan bukan kewenangan Pertamina, tetapi hak dari pemerintah daerah.
Dirinya menilai, seharusnya ASN dapat mengkonsumsi gas elpiji 5Kg atau 12Kg yang memang diperuntukkan masyarakat ekonomi mampu.
“Yang gas elpiji 5 atau 12 Kg ini banyak tidak terbatas, dan akan Kami siapkan berapapun permintaannya,” katanya.
Untuk itu, kedepannya PT Pertamina akan menjalin kerjasama dengan banyak kepala daerah di Jawa Barat untuk meminta dukungan agar dibuat aturan agar tidak membeli gas elpiji 3 Kg.
“Nantinya Pertamina akan minta dukungan kepada semua kepala daerah dan kepala OPD untuk mewajibkan ASN membeli gas non subsidi,” tambahnya.
Ditempat yang berbeda Sekretaris Daerah Iwa Karniwa mengakui, memang masih banyak ASN baik itu pegawai Provinsi Jabar maupun kabupaten ataupun kota yang masuk kedalam golongan ekonomi mampu justru membeli gas elpiji 3Kg yang bersubsidi.
Baca Juga:30 Pos Pengamanan untuk Natal dan Tahun BaruDrainase Apartemen Transit Perlu Diperbaiki
Untuk itu, koordinasi dengan PT Pertamina akan segera dilakukan untuk menyusun satu mekanisme agar masyarakat ekonomi mampu terutama ASN di Jabar tidak lagi membeli gas bersubdisi yang seharusnya untuk masyarakat miskin.
“Itu kaitannya dengan hak yang kurang mampu bukan untuk yang mampu,”kata Iwa kepada Jabar Ekspres usai acara Seminar Kepemudaan di Kampus Uninus Bandung, kemarin (21/12).