Bahkan SIMDA sudah dapat dilakukan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan, baik itu dilaksanakan di PD, sehingga mempunyai keuntungan pengendalian transaksi terjamin, efisien dalam melakukan penatausahaan dengan satu kali input data transaksi.
“Intinya BPKP dalam mengembangkan SIMDA merupakan komitmen BPKP dalam rangka turut serta mensukseskan otonomi daerah, sesuai misi BPKP,”kata dia (yul)
