jabarekspres.com, NGAMPRAH – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) berencana akan melakukan groundbreaking Tol Air Curug Jompong untuk
mengatasi banjir di wilayah Cekungan Bandung.
Kepala BBWS Yudha Mediawan mengatakan, progres desain, pemodelan fisik untuk Groundbreaking terowongan air tersebut sudah disiapkan. Bahkan, jika pembangunan tol air tersebut bisa mengelementasi bencana banjir di Cekungan Bandung khususnya wilayah Kabupaten Bandung.
“Kalau kita hitung, di Kabupaten Bandung kurang lebih 791 Hektare terkena banjir. Namun, adanya tol air ini, setidaknya banjir itu bisa diminalisir. Bahkan, dari 791 hektare kurang lebih itu akan menyisakan hanya 140 hekatre,” katanya.
Yudha menambahkan, Tol Air Curug Jompong ini ke depan akan difungsikan ketika musim hujan dan banjir. Adapun air akan dialirkan ke tiga Waduk seperti PJB, Saguling dan Jati Luhur.
Dia mengakui, selama ini pembangunan Tol Air Curug Jompong ini sempat memiliki hambatan terkait permasalahan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Sebab, keberadaannya nanti akan bersinggungan dengan PT Indonesia Power.
Kendati begitu, sesuai perintah pemerintah pusat, pihaknya tetap akan membuat terowongan air dengan panjang kurang lebih mencapai 375 meter dan diameter 8,5 meter double yang bisa mengalirkan air dengan kapasitas 600 meter kubik per detik. Tudha memaparkan, sebetunya ekhawatiran mereka hanya takut terjadi sedimen air terhadap tumpuhan di pintu spillway. Namun, setelah dilakukan kajian dan mendapatkan surat dari kementerian PUPR, mereka akhirnya bisa menerima.
Lebih jauh dia menjelaskan, pembuatan Terowongan Air Curug Jompong ini bukan hanya wacana lagi, namun saat ini sudah mendapatkan respon dari pemerintah mulai dari tataran bupati, gubernur, menteri, hingga presiden.
“Kita ini hanya implementator saja. Artinya, apa yang sudah diperintahkan itu harus didukung dengan sebaik-baiknya. Namun, yang jelas, penanganan secara serius dan pararel semua sudah kita lakukan. Sekarang progresnya sedang dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi dari Kementerian PUPR Mochammad Natsir berharap, penanganan sampah dan penaman pohon bisa menjadi budaya di Indonesia. Apalagi, terkait penghijauan.
Menurutnya, butuh waktu lama untuk melakukan konservasi penghijauan. Sehingga, masyarakat hingga pemerintah harus terlibat aktif dalam penanganan permasalahan lingkungan.
